2.2 C
New York
Senin, Januari 4, 2021

Buy now

OJK Berbagi Informasi Melalui Cangkrukan Media Jatim Bersama OJK KR 4




SURABAYA (kabarsurabaya.com) Hasil Survey Nasional Literasi Keuangan Tahun 2019 menunjukkan indeks literasi keuangan nasional mencapai 38,03% dan indeks inklusi keuangan nasional 76,19%. Angka tersebut meningkat dibanding hasil survei OJK Tahun 2016 yaitu indeks literasi keuangan 29,7% dan indeks inklusi keuangan 67,8%.

Dengan demikian, dalam 3 tahun terakhir terdapat peningkatan pemahaman keuangan (literasi) masyarakat sebesar 8,33%, serta peningkatan akses terhadap produk dan layanan jasa keuangan (inklusi keuangan) sebesar 8,39%.

Kepala Kantor Regional 4 Jatim, Heru Cahyono menjelaskan, peningkatan tersebut merupakan hasil kerja keras bersama antara Pemerintah, OJK, Kementerian/lembaga terkait, Industri Jasa Keuangan dan berbagai pihak lain, yang terus berusaha secara berkesinambungan meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di masyarakat sehingga target indeks inklusi keuangan yang dicanangkan pemerintah melalui Perpres Nomor 82 tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) sebesar 75% pada tahun 2019 telah tercapai.

Kepala Kantor Regional 4 Jatim, Heru Cahyono dalam Cangkrukan Media Jatim Bersama OJK KR 4, Jumat (20/12/2019)

“Untuk Provinsi Jawa Timur, indeks literasi dan indeks inklusi keuangan tahun 2019 juga membaik menjadi 48,95% dan 87,96% dibanding 35,6% dan 73,2% sesuai hasil survei tahun 2016,” terangnya dalam acara Coffee Morning “Cangkrukan Media Jatim Bersama OJK KR4”, Jumat (20/12/2019).

Dalam kesempatan itu juga, Heru menyampakan materi terkait Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.03/2019 tentang Sinergi Perbankan Dalam Satu Kepemilikan Untuk Pengembangan Perbankan Syariah. Dimana penerbitan POJK ini adalah sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi industri perbankan syariah melalui pengoptimalan sumber daya Bank Umum oleh Bank Umum Syariah (BUS) yang memiliki hubungan kepemilikan.

“Selanjutnya diharapkan BUS dapat meningkatkan daya saingnya dalam memberikan pelayanan kepada nasabah BUS serta memperluas akses layanan perbankan syariah bagi masyarakat yang belum mengenal, menggunakan, atau mendapatkan layanan perbankan syariah (inklusi keuangan, red),” tambah Heru.

Lebih lanjut Heru juga menambahkan bahwa sinergi perbankan yang dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 28/POJK.03/2019 ini adalah kerjasama antara BUS dan Bank Umum yang memiliki hubungan kepemilikan melalui pengoptimalan sumber daya manusia, teknologi informasi dan jaringan kantor milik Bank Umum guna menunjang pelaksanaan kegiatan BUS yang memberikan nilai tambah bagi BUS dan Bank Umum.

“Namun demikian, Sinergi Perbankan tidak menghilangkan tanggung jawab BUS atas risiko dari kegiatan yang disinergikan dengan Bank Umum,” jelasnya.

Untuk dapat melaksanakan Sinergi Perbankan, BUS dan Bank Umum harus mencantumkan rencana Sinergi Perbankan dalam rencana bisnis masing-masing dan mengajukan permohonan persetujuan kepada OJK. Permohonan persetujuan cukup diajukan oleh BUS (satu pintu). (men)




Related Articles

Stay Connected

21,292FansSuka
2,508PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -

Latest Articles