Operasional BPJS Kesehatan Hanya 4% dari Iuran Peserta

SURABAYA (kabarsurabaya.com) – Masih banyaknya suara sumbang terhadap BPJS Kesehatan terkait dengan adanya kenaikan iuran yang mencapai 100 persen lebih memang tidak bisa dipungkiri. Apalagi sebelumnya, muncul kabar tentang kenaikan gaji dan operasional BPJS. Tentu tidak salah bila sebagian masyarakat menilai BPJS Kesehatan kurang cakap dalam mengelola dana sehingga masih terus defisit.

Menanggapi hal ini, Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Utama Surabaya, dr. Herman Dinata Mihardja menjelaskan bahwa tidak benar kalau dana operasional BPJS Kesehatan semuanya diambil dari dana iuran peserta. Karena faktanya hanya 4 persen dari iuran yang dipakai untuk operasional BPJS.

“Iuran peserta masih menjadi sumber utama pendanaan BPJS Kesehatan. Namun demikian, BPJS tidak bisa semaunya menggunakan dana iuran untuk kepentingan operasional karena sudah diatur oleh peraturan menteri keuangan,” terang dr. Herman pada kabarsurabaya.com, Sabtu (16/11/2019).

Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Utama Surabaya, dr. Herman Dinata Mihardja

Besarnya dana iuran yang boleh dipakai untuk operasional BPJS Kesehatan, menurut dr. Herman, dibatasi hanya sebesar 4 persen saja.

“Dari total dana iuran, hanya boleh diambil 4 persen untuk operasional BPJS Kesehatan. Selebihnya yang 95 sekian persen murni digunakan untuk biaya claim,” tambah dr. Herman.

Dari informasi ini, terlihat sebenarnya nilai 4 persen dari dana iuran peserta itu sangatlah kecil bila dibandingkan dengan biaya pengelolaan dan tanggung jawab yang besar yang harus ditanggung BPJS Kesehatan sebagai pengelola JKN-KISS.

Namun demikian dr. Herman juga menjelaskan bahwa secara perhitungan memang saat ini antara biaya claim dan iuran yang masuk dari peserta memang belum mencukupi, karena biaya claim masih jauh lebih besar dari iuran peserta.

“Karena itu, apabila terjadi kondisi dimana dana iuran tidak mencukupi untuk biasya calim, maka pemerintah akan memberikan subsidi untuk pembayaran biaya claim,” jelasnya.

Fakta ini, lanjut Herman, terjadi karena masih banyak masyarakat yang tidak secara rutin membayar iuran dan cenderung hanya membayar ketika sakit saja, dan setelah sembuh tidak membayar lagi. Padahal prinsip BPJS Kesehatan adalah gotongroyong.

“Masih banyak masyarakat kita yang belum menyadari prinsip gotong royong yang diterapkan BPJS dimana yang sehat mensubsidi yang sakit dan yang kaya mensubsidi yang kurang mampu. Inilah yang menyebabkan masih banyaknya peserta yang menunggak membayar iuran,” jelas dr. Herman.

Sementara itu, berdasar informasi yang diperoleh kabarsurabaya.com, pengelolaan BPJS Kesehatan ada dari dua kantong sumber pendanaan yaitu BPJS dan DJS. Dimana DJS itu yang dipakai untuk biaya claim (dipotong 4 persen untuk operasional, red), sedang BPJS adalah dana yang berasal dari asset-aset Askes yang diinvestasikan. Dana inilah yang sebenarnya memegang peranan besar sebagai sumber utama pembiayaan operasional BPJS Kesehatan. (men)

Leave a Reply