Pakai Rupiah, Untuk Kedaulatan Bangsa

SURABAYA (kabarsurabaya.com) – Kedaulatan sebuah Negara, sangat ditentukan oleh keberhasilan menbuat simbol-simbol Negara dan Bangsa, dimengerti dan diakui oleh dunia internasional.

Bank Indonesia

Ini bukan hanya soal Wilayah, Bahasa, Bendera, Lagu Kebangsaan, maupun simbol-simbol yang biasa dilakukan sebuah Negara, namun lebih dari itu, “mata uang” juga harus menjadi bagian simbol yang bisa membuat kedaulatan sebuah Bangsa dan Negara menjadi besar.

Sebut saja Dolar Amerika, Pounsterling Inggris, Yen Jepang, atau Euro di Eropa. Semua itu mampu mambuat sebuah Bangsa dan Negara mendapatkan kebesaran nama dan kebanggaan saerta pengakuan dunia internasional.

Karena itu, tidak salah bila kemudian Indonesia melalui Bank Indonesia melakukan pewajiban untuk menggunakan mata uang rupiah, untuk semua transaksi di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Bukan saja hal ini bisa menjadi bagian dari strategi untuk membuat nilai tukar rupiah lebih stabil dan mewujudkan kedaulatan Rupiah di wilayah NKRI, tapi juga bisa membuat rupiah berdiri sejajar dengan mata uang negara lain yang sudah begitu mendunia.

Bahkan lebih dari itu, penerapan dan pewajiban penggunaan mata uang rupiah dalam setiap transaksi di dalam wilayah NKRI, akan mendorong rasa nasionalisme dan kebanggaan bangsa Indonesia dalam bertransaksi di dalam negeri maupun khususnya ketika berhadapan dengan negara-negara lain di dunia.

Mungkin kita tidak pernah berfikir bahwa mata uang sebuah Negara bisa memunculkan semangat nasionalisme dan kedaulatan dimata dunia Internasional, tetapi fakta sudah berbicara pada beberapa mata uang sebuah negara, yang bisa mempengaruhi kehidupan negara-negara lain di dunia.

Begitu pula dengan kebijakan terkait dengan mata uang sebuah negara akan sangat berpengaruh pada kondisi negara-negara lain, karena bagaimanapun perdagangan dunia antar negara juga masih menggunakan standar mata uang yang ada.

Dengan kata lain, menguatnya mata uang sebuah negara akan berpengaruh pada pola, strategi dan sistem perdagangan antar Negara.

Kebijakan Tepat Bank Indonesia

Melihat fakta-fakta tersebut, maka apa yang dilakukan pemerintah Indonesia melalui bank Indonesia dengan menerbitkan peraturan tentang penggunaan mata uang rupiah dalam semua bentuk transaksi di dalam negeri adalah langkah awal yang tepat, yang akan dapat mengangkat derajat bangsa dan Negara Indonesia di mata Internasional dalam jangka panjang.

Seperti diketahui, berdasarkan Undang-Undang, Bank Indonesia dapat menetapkan kebijakan moneter dan menetapkan penggunaan alat pembayaran dengan mewajibkan penggunaan Rupiah dalam seluruh transaksi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dan Bank Indonesia telah mengeluarkan PBI No.17/3/PBI/2015 serta SEBI No.17/11/DKSP tanggal 1 Juni 2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Memang secara umum, tujuan BI mengeluarkan PBI tersebut adalah dalam rangka mencapai dan memelihara kestabilan Rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena Rupiah yang berdaulat akan mendukung nilai tukar Rupiah yang stabil.

Namun disisi lain, kebijakan ini juga akan membuat Rupiah sebagai salah satu simbol kedaulatan negara yang harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh rakyat Indonesia, dan bahkan oleh Negara-negara lain di dunia yang berbisnis dan bertransaksi dengan Indonesia.

Lalu transaksi apa saja yang harus menggunakan mata uang rupiah ?

Sebenarnya, karena Rupiah merupakan alat pembayaran yang sah di Indonesia, telah membuat semua kegiatan perekonomian di wilayah NKRI harus dan WAJIB menggunakan rupiah. Namun  pada kenyataannya, karena terkait dengan system perdagangan dunia (dengan Negara lain yang memiliki mata uang masing-masing), maka penerapan ini tidak bisa menjadi absolud untuk dilaksanakan, meskipun harus dimulai.

Bank Indonesia juga tidak menutup mata dengan hal ini. Karena itu masih ada toleransi pada beberapa jenis transaksi yang diperbolehkan menggunakan mata uang asing.

Diantaranya; transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN), penerimaan atau pemberian hibah dari atau ke luar negeri, transaksi perdagangan internasional, perdagangan internasional meliputi perdagangan lintas batas negara (ekspor-impor) dan perdagangan jasa internasional (cross border suply dan consumption abroad), simpanan di bank dalam bentuk valuta asing atau transaksi pembiayaan internasional, maupun transaksi lain yang diperbolehkan menggunakan valas dalam Undang-undang seperti kegiatan usaha Bank dalam valas (UU Perbankan), Transaksi SUN (UU SUN), Pembiayaan LPEI (UU LPEI), Repatriasi Modal Asing (UU Penanaman Modal)

Pengecualian lain juga diberikan yang mencakup: pengecualian transaksi non tunai menggunakan Rupiah berdasarkan persetujuan BI yang mencakup proyek infrastruktur yang strategis, dan dalam hal terdapat permasalahan  bagi pelaku usaha dengan karakteristik tertentu, BI dapat mengambil kebijakan tertentu dengan tetap memperhatikan kewajiban penggunaan Rupiah.

Selain itu juga pengecualian terhadap Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA) dan Pembawaan Uang Kertas Asing (UKA) ke luar/ke dalam wilayah pabean RI.

Apa yang baik, belum tentu dianggap baik oleh semua kalangan

Memang harus diakui, sebaik apapun kebijakan dan semulia apapun tujuannya, tetap tidak bisa memuaskan semua pihak. Dan bias dipastikan aka nada pihak-pihak yang mertasa keberatan dengan kebijakan Bank Indonesia terkait dengan pewajiban menggunakan mata uang rupiah dalam semua jenis transaksi di wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia.

Namun yang terpenting, kebijakan yang bisa memberikan value lebih besar bagi bangsa dan Negara Indonesia , harus menjadi prioritas untuk tetap diperjuangkan dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan sebaik-baiknya.

Apalagi dalam hal ini, aturan yang sudah ditentukan juga sudah disertai dengan sangsi yang berlaku bagi siapapun yang melanggar kebijakan. Mulai dari sangsi yang tersendah berupa teguran, hingga berlaku ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Menyitir sebuah pepatah yang mengatakan “Bangsa yang besar, adalah bangsa yang bisa menghargai dirinya sendiri”, maka apa yang dilakukan Bank Indonesia dengan pewajiban penggunaan Rupiah dalam semua transaksi di dalam wilayah NKRI, jelas merupakan langkah awal yang tepat untuk membuat bangsa Indonesia bisa kembali merasakan kepercayaandiri dan hargadirinya di hadapan bangsa-bangsa lain di dunia. (Edmen Paulus)

Leave a Reply