Penerapan Beyond Cabotage Diyakini Mampu Tingkatkan Total Nilai Ekspor

SURABAYA (kabarsurabaya.com) – Kontribusi ekspor terhadap pendapatan negara yang selama ini hanya mampu meraup 10% dari total nilai ekspor melalui system pelayaran nasional, dipastikan akan meningkat dengan di terapkannya Beyond Cabotage dalam sistem pelayaran nasional.

Dikatakan Ketua PLTS DPP Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) Dr. Hamka, SH, karena hanya mendapat 10 persen dari keuntungan total nilai ekspor nasional, maka negara harus rela kehilangan pendapatan sekitar USD 500 juta dari kegiatan ekspornya.

Ini dikarenakan kontribusi yang setara dengan Rp 7 triliun (1:14.000) per tahun itu terpaksa melayang karena belum maksimalnya penggunaan kapal dalam negeri sebagai pendukung distribusi barang.

“Pemerintah sudah meminta INSA membuat roadmap untuk pelaksanaa Beyond Cabotage,” terangnya seusai Dialog Interkatif ‘Kesiapan Infrastruktur Pelabuhan Menghadapi Beyond Cabotage’ di Surabaya, Sabtu (19/9/2015).

Hamka menambahkan, dengan tersusunnya roadmap Beyond Cabotage yang merupakan kebijakan yang mewajibkan seluruh muatan dalam negeri diangkut kapal berbendera Indonesia, maka target tahun 2018, angka pendapatan ekspor diatas 50 persen akan mampu di dapat.

“Bila Beyond Cabotage ini segera dilaksanakanm maka pada tahun 2018, kita bias mendapatkan nilai ekspor di angka 50 persen,” tambahnya.

Selain menjadi landasan kebijakan dalam sistem pelayaran nasional, nantinya roadmap tersebut akan menjadi dukungan INSA memperoleh kemudahan dalam hal pembiayaan. Karena kendala utama adalah pembiayaan dari perbankan.

“Kita ingin pemerintah jangan menjadikan kita anak tiri kita tidak mau perbankan itu menjadikan kita sector yang high risk, slow year,maupun sector yang susah dibiayai,” terangnya.

Hamka juga menambahkan bahwa selama ini perbankan melihat industry pelayaran sebagai induistri yang beresiko besar, seperti seringnya kapalnya tenggelam, atau kapal di rompak, maupun karyawannya turun semua sehingga tidak bisa beroperasi.

“Karena itu kami berharap dari kementerian, terutama Kementerian Perhubungan, Kemenko Perekonomian dan Kemenko Kemaritiman untuk menjadi satu dan sinkron mendukung kebijakan Beyond Cabotage,” pintanya.

Sebenarnya, lanjut Hamka, saat ini kapal-kapal berbendera Indonesia sudah bisa bersaing di pelayaran internasional dengan kemampuan angkutnya. Bahkan, sebagian besar kegiatan ekspor ke luar negeri banyak menggunakan kapal berbendera Indonesia untuk mendistribusi komoditas dalam negeri.

“Bukan lagi kapal-kapal asing yang mengangkut. Kalau sebelumnya memang iya, tapi sekarang, tidak. Kapal-kapal kita sudah mampu (mendistribusi, red),” ujarnya.

Lebih jauh dijelaskan, kini pelayaran nasional telah menguasai pasar dalam negeri dalam hal pendistribusian barang ke luar negeri. Ia menyebut, taksiran penguasaan fasilitas kapal dalam negeri sudah diangka 93% untuk distribusi angkutan komoditas ekspor.

“Kecuali untuk kegiatan-kegiatan dan jenis angkutan tertentu, memang masih menggunakan kapal-kapal ‘gajah’, dengan ukuran GWT besar. Untuk yang seperti itu (tertentu, red), masih menggunakan kapal asing,” terangnya.

Namun demikian, penggunaan kapal-kapal asing bagi pelayaran nasional tetap diberikan batasan melalui izin yang terekomendasi. Dalam hal ini, INSA mendapat kewenangan mengeluarkan rekomendasi atas penggunaan kapal asing untuk angkutan barang ke luar negeri. (Edmen Paulus)

Leave a Reply