Perda Mihol Tak Cerminkan Keberagaman Masyarakat Surabaya

SURABAYA (kabarsurabaya.com) – Peraturan Daerah (Perda) Pelarangan Minuman Beralkohol (mihol) yang sudah di sahkan oleh DPRD Kota Surabaya, dinilai tidak mencerminkan keberagaman masyarakat di ibukota Jawa Timur tersebut.

Menurut Koordinator Presidium Jaringan Islam Anti Diskriminasi, Aan Anshori (seperti dilansir Surya), perda itu mengabaikan keberadaan kaum minoritas di Surabaya.

Perda Mihol Tak Cerminkan Keberagaman Masyarakat Surabaya

“Penetapan perda yang hanya melibatkan kelompok tertentu dan mengabaikan kelompok minoritas ini, mengancam keberagaman di Kota Pahlawan yang dikenal sebagai miniatur keberagaman di Indonesia,“ terang Aan Anshori.

Aan Anshori juga menekankan’mihol’ sangat lekat dengan religi dan komunitas tertentu, seperti komunitas adat Bali yang menggunakan arak dalam upacara keagamaan tertentu. Begitu pula dengan kelompok Nasrani dan Katolik yang menggunakan anggur dalam perayaan misa dan perjamuan kudus.

“Dalam menjalankan ibadahnya, tidak mungkin anggur diganti sirup. Hal yang sama juga dengan komunitas adat Bali di Surabaya. Jika memang dilarang namun gereja masih menggunakan anggur, apakah anggur itu bisa dikatakan ilegal?“ tandas pria yang akrab disapa Aan ini.

Menurut pria asal Jombang ini, sesuatu yang dianggap haram oleh kelompok tertentu tak bisa kemudian dibawa menjadi sebuah perda.

“Bagi orang Islam babi itu haram, apa lalu mau menggiring penghapusan segala macam makanan babi di Surabaya ? Itu sangat egos!” cetus Aan

Aan menambahkan, dirinya bisa memahami efek negatif dari penyalahgunaan mihol, namun ia mengingatkan, regulasi yang tidak tepat yaitu pelarangan justru akan menimbulkan masalah baru, seperti kriminalitas, praktik suap, hingga perdagangan gelap minuman beralkohol yang dikuasai mafia.

“Tinggal bagaimana kontrol saja di lapangan. Tak ada jaminan kalau mihol dihapus lalu tak ada tindak kriminal!” ucapnya.

Aan lalu memberi contoh penghapusan lokalisasi Dolly beberapa waktu lalu. Tindakan itu, dicermati Aan, malah membuat prevalensi HIV/AIDS makin tinggi di masyarakat.

“Dulu kan bisa dikontrol dengan kunjungan rutin dinas kesehatan ke lokalisasi. Sejak lokalisasi tidak ada, yang berpenyakit ini tidak ketahuan kemana? Apa praktik seperti ini mau diulang pada mihol?” tegas Aan.

Selain itu menurut Aan, Perda Pelarangan mihol ini juga menabrak aturan diatasnya yaitu Peraturan Menteri Perdagangan bernomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalikan dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol. (EP)

Berita terkait :

– Soekarwo : Perda Mihol, Butuh Konsultasi dengan Pusat. Http://kabarsurabaya.com/?p=11882

– DPRD Surabaya Sahkan Perda Larangan Minuman Beralkohol di Surabaya. Http://kabarsurabaya.com/?p=11714