Antisipasi Suap, Hakim PTUN Dilaporkan KY

SURABAYA (kabarsurabaya.com) Untuk menepis dan mencegah adanya suap dalam persidangan gugatan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades), di Kecamatan Tragah, Bangkalan. Para pemuda yang tergabung dalam lembaga swadaya masyarakat (LSM) Gerakan Tretan Tragah (Getar) melaporkan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya ke Komisi Yudisial (KY).

Mereka meminta agar KY ikut mengawasi jalannya persidangan, lantaran adanya isu permainan uang dalam persidangan tersebut.

Ketua Getar, Djamaludin Asek menyatakan, saat ini di PTUN Surabaya tengah terjadi sidang gugatan antar dua pihak, yakni pihak Calon Kades yang gagal, Jappar dan pihak Bupati Bangkalan sebagai tergugat serta Kades Idrus sebagai pihak intervensi.

LSM Getar menunjukkan surat laporan

“Sebagai bagian dari masyarakat, kami tidak ingin ada (penyuapan) itu terjadi. Kalau benar sampai terjadi, kami tentu akan bergerak dan mengumpulkan barang bukti, setelah itu kita akan laporkan secara pidana,” tegas Djamaludin Asek, Rabu (6/4/2016).

Dijelaskab saat ini sempat beredar isu adanya permainan uang yang nilainya hingga Rp 100 juta. Namun, hal itu masih sebatas isu. Oleh karenanya, agar isu itu tidak terwujud, pihaknya melaporkan pada berbagai pihak, agar ikut mengawasi jalannya proses persidangan tersebut.

Selain KY, pihaknya juga menembuskan surat laporan tersebut pada Mahkamah Agung (MA) dan Ketua PT TUN Jawa Timur.

Wakil Ketua LSM Getar, Maulana Ischak menambahkan berbagai pihak perlu ikut mengawasi jalannya persidangan kasus tersebut. Tujuannya agar dapat berjalan secara adil dan untuk kepentingan semua pihak. Siapa pun nantinya yang kalah maupun yang menang harus legowo menerima putusan hakim.

“Makanya persidangan itu kita harapkan berjalan secara fair. Kita ikhlas siapapun yang menang nantinya. Sebab, itu semua demi warga Desa Tragah. Asal jangan ada permainan uang. Sebab, di desa sana, isu suap itu sangat santer, makanya kita juga ikut mengawal kasus ini,” pungkasnya. (KS/RED)

Leave a Reply