Imigrasi Amankan 20 Orang Asing dari Perusahaan

SURABAYA (kabarsurabaya.com) – Jawa Timur boleh dibilang ‘surganya’ bagi orang asing. Buktinya, meski berulangkali Imigrasi melakukan deportasi (pemulangan,red) ke negara masing-masing, tetap saja banyak WNA (warga negara asing) melakukan pelanggaran Keimigrasian. Imigrasi Kelas I Tanjung Perak, kembali memulangkan 20 orang asing setelah dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran Keimigrasian.

Kakanim Kelas I Tanjung Perak, SM Godam didampingi Kasi Wasdakim, M Ridwan memberikan keterangan pers.

20 orang itu, oleh petugas langsung diantarkan sampai Bandara Internasional Juanda untuk dipulangkan ke negara masing-masing. Duapuluh orang itu meliputi warga negara berkebangsaan China 5 orang, berkebangsaan Philiphina 12 orang  dan India 3 orang. Sisanya 19 orang dilepas karena dinyatakan tidak cukup bukti melakukan pelanggaran saat terjaring razia.

“Tidak saja sampai disini, kita akan terus meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan orang asing yang ada di wilayah kerja Kantor Imigrasi Tanjung Perak. Kami juga tidak akan segan melakukan tindakan bila diperlukan. Baik tindakan administrative maupun tindakan pidana Keimigrasian,” tegas Saffar Muhammad Godam, Kepala Kakanim Kelas I Tanjung Perak didampingi Kasi Wasdakim, M. Ridwan, Senin (30/11).

Dijelaskan Godam, pemulangan orang asing hasil operasi Bhumi Pura Wibawa tahap 2  ini dilakukan secara bertahap. Dari total 39 orang asing yang diamankan di wilayah Gresik, Lamongan, Tuban dan Bojonegoro ini, 19 orang dinyatakan telah memenuhi ketentuan. Sedangkan 20 orang harus dideportasi pada Sabtu (28/11), karena terbukti melanggar Pasal 122 UU Nomor 6 tahun 2011. Dimana mereka telah menyalahgunakan visa kunjungan untuk bekerja di Indoesia.

“Contohnya, wisatawan kerja di Indonesia, jelas itu melanggar Pasal 122. Karena setiap warga negara tidak bisa menunjukkan ijin, dapat dilakukan tindakan pidana. Namun, dalam proses pembuktian dirasakan tidak cukup bukti, sehingga tidak efektif dan tidak efisien jika dilakukan pidana. Tapi, sanksi yang kita berikan adalah administrative, deportasi,” sambung Godam.

Dijelaskan olehnya, untuk bisa menjerat orang asing dengan sanksi pidana tidak begitu mudah. Orang yang bersangkutan, harus betul-betul tertangkap tangan langsung pihak Imigrasi dan ditemukan bukti-bukti pendukung jika orang tersebut betul-betul bekerja di sebuah perusahaan.

“Misal, ada orang kita jumpai di perusahaan dengan memakaiwearpack (pakai kerja). Apakah dia betul kerja disitu, kan belum tentu. Karena memang ada atura siapapun yang masuk lingkungan perusahaan memakai wearpack. Ternyata saat kita lakukan pengawasan, mereka ini hanya berkunjung. Lalu perusahaan, membenarkan jika yang bersangkutan berkunjung. Jadi,kita cukup untuk memeriksa dokumen. Jadi tidak mudah untuk melakukan pro justitia. Kecuali kalau perusahaan mengakui jika bekerja, lain ceritanya. Tapi itu sangat tidak mungkin untuk mengaku,” jlentrehnya.

Menurutnya, untuk bisa menjerat tindakan pidana Keimigrasian, tetap mengacu pasa Pasal 184 KUHAP. Mulai dari adanya saksi, petunjuk, pengakuan, data pendukung dan keterangan ahli.

“Apabila dua diantara lima unsure itu dapat dibuktikan, jelas telah memenuhi unsur pidana,” pungkasnya. (Ep)

Leave a Reply