6.3 C
New York
Sabtu, Desember 3, 2022

Buy now

Kasus Korupsi BOS Bopda Terkesan Jalan Ditempat

SURABAYA (Kabarsurabaya.com) Hampir setahun, kasus dugaan korupsi dana bantuan Operasional sekolah dan bantuan operasional daerah (BOS Bopda) di MI Al Hidayah Krembangan, Surabaya ini terkesan mandeg. Hal ini dikarenakan Kejaksaan negeri (Kajari) Tanjung Perak masih menunggu hasil audit dari badan Pengawasan kuangan dan pembangunan (BPKP) Jatim.

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejari Tanjung Perak Bayu Setyo Pramono mengatakan, sebetulnya sudah ada koordinasi dengan antara penyidik dengan BPKP terkait kerugian negara kasus ini. Namun, masih diperlukan sejumlah dokumen untuk menyempurnakan penghitungannya.

“Angkanya sudah ketemu. Cuma perlu dokumen lagi. Jadi belum tahu berapa persisnya,” katanya, kemarin (7/11/15).

Bayu menjelaskan secara umum penyidikan kasus ini sudah selesai mulai dari meminta keterangan saksi juga sudah dianggap cukup. Namun, jika memang diperlukan keterangan tambahan, saksi yang sudah dipanggil kemungkinan akan dipanggil lagi.

“Hanya tinggal audit dari BPKP saja, setelah itu berkas dilimpahkan ke penuntutan,” tandasnya.

Mengusut kasus ini, kata Bayu, seratusan saksi dimintai keterangan. Saksi yang dipanggil ialah pihak wali murid, sekolah, Kemenag Surabaya, dan penjabat instansi yang mengeluarkan bantuan BOS/Bopda. Untuk tersangka, hingga saat ini masih satu orang, yakni Kepala MI Al Hidayah, M.

“Belum ada penambahan tersangka,” tandasnya.

Untuk diketahui, dana BOS/Bopda yang diduga diselewengkan itu mengalir ke MI Al Hidayah tahun 2013 dan 2014. Rinciannya, Tahun 2013 MI Al Hidayah menerima BOS sebesar Rp 511.560.000. Sedangkan tahun 2014 dana cair sebesar Rp 535.960.000. Dana BOS tersebut dikucurkan melalui Kementerian Agama (Kemenag).

Adapun bantuan dana Bopda diterima MI Al Hidayah sebesar Rp 284 juta pada tahun 2013. Dana Bopda cair lagi tahun 2014 dengan nilai yang sama. Dalam pengajuan, dana tersebut akan digunakan untuk pengembangan pendidikan bagi 799 siswa MI tersebut. Sesuai juknis, dana tersebut di antaranya digunakan untuk gaji pendidik, perpustakaan, dan lainnya. Tapi diduga dana tidak digunakan sesuai peruntukannya. (KS2/RED)

Related Articles

Stay Connected

22,764FansSuka
3,592PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -spot_img

Latest Articles