21.4 C
New York
Senin, Agustus 15, 2022

Buy now

Kepala Dinas Pendidikan Sidoarjo Dipanggil Subdit Tipikor Polda Jatim

SURABAYA (kabarsurabaya.com) Subdit IV Tipikor Ditreskrimum Polda Jatim, Kemarin (3/11/15) memanggil, Mustain Baladan yang merupakan Kepala dinas pendidikan Kabupaten Sidoarjo. Mustain panggilan Subdit Tipikor guna untuk memverivikasi tentang kasus korupsi pengadaan mabel di sekolah diseluruh Kabupaten Sidoarjo.

Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Raden Prabowo Argo Yuwono membenarkan jika Mustain datang ke Polda Jatim guna untuk memenuhi panggilan polisi. Meskipun begitu, ia mengaku status Mustain bukan sebagi tersangka.

Mustain Baladan Kepala Dinas Pendidikan Sidoarjo
“Saat ini belum ada status, jadi dia (Mustain) ini sedang memverivikasi setelah adanya laporan tersebut,” kata Kombespol Raden Prabowo Argo Yuwono.

Sehingga dengan kedatangan kepada dinas pendidikan ini, Polda Jatim masih akan mengkaji lebih dalam lagi kasus ini. “Untuk lebih detailnya, saya belum menerima laporan langsung oleh Kasubdit Tipikor, yang pasti pemanggilan ini kita minta klarifikasi langsung soal kerugian yang dialami oleh negara,” ungkap Argo.

Kasus ini sendiri terjadi setelah adanya laporan dari salah satu lembaga swadaya masyarakat (LSM) ke Polres Sidoarjo, namun laporan tersebut langsung dilimpahkan ke Polda Jatim untuk menyelidiki kasus tersebut. Dalam laporan tersebut, LSM melaporkan Kepala Dinas Pendidikan, Mustain Baladan yang diduga melakukan tindak pidanan korupsi terkait pengadaan mabel di seluruh sekolah yang ada di Kabupaten Sidoarjo.

Sehingga dengan laporan tersebut, Polisi juga sudah melakukan pemanggilan terhadap pejabat yang terkait. Pemanggilan ini guna untuk mengumpulkan bukti, dan menyelidiki kasus korupsi. Selain itu juga Polisi juga melakukan pemanggilan terhadap CV Karya Teknik selaku pemenang tender pengadaan mebel.

Sehingga dengan pengumpulan tersebut, maka Polda Jatim membutuhkan klarivikasi terhadap terlapor yaitu Mustain Baladan. Dalam pemanggilan tersebut, Mustain datang ke Polda Jatim dengan membawa bukti audit dari BPKP terkait pengadaan tersebut.

“Yang pasti, klarivikasi dilakukan untuk memastiika apa benar jika terlapor ini melakukan tindak pidana korupsi,” kata Argo. (KS2/RED)

Related Articles

Stay Connected

22,764FansSuka
3,437PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -spot_img

Latest Articles