Koruptor Sering Berlindung di Balik Praperadilan

SURABAYA (kabarsurabaya.com) – Pelaku korupsi di Indonesia sulit dijerat, karena selalu menggunakan gugatan praperadilan sebagai cara untuk melepaskan diri dari tuduhan melawan hukum. Hal di kemukakan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo saat menghadiri acara dialog pembahasan penyerapan anggaran di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 di Gedung Grahadi Surabaya, Jalan Gubernur Suryo, Rabu (23/9/2015).

“Sehingga sulit menjadikan orang yang dituduh melanggar hukum menjadi tersangka,” kata Prasetyo

Prasetyo menjelaskan, kasus korupsi berbeda dengan kriminal lain. Ia mencontohkan kasus pembunuhan yang memakan korban. Pelakunya dikenakan pasal menghilangkan nyawa orang lain. Sedangkan kasus korupsi diproses hukum saja masih bisa dimentahkan.

“Jadi jika menangkap orang jangan asal-asalan. Kumpulkan semua bukti akurat, agar pelaku bisa dijerat dan tidak bisa mengelak,” tegasnya.

Menurut Prasetyo, instansi pemerintah dan swasta rawan terjadi korupsi ketika ada proyek lelang barang serta jasa dengan anggaran besar.

“Misalnya sekarang ini ada yang namanya e-katalog. Jadi tidak perlu ada lelang. Itu pun masih rawan korupsi. Istilah Jawa Timur-nya ‘Ngono yo ngono mung ojo semono‘ (gitu ya gitu tapi jangan segitu),” candanya.

‎Prasetyo pun mengatakan sektor pertambangan, kehutanan, perikanan, transportasi, dan perhubungan menjadi pintu masuk untuk korupsi.

“Ekspor-impor dan juga peradilan, juga masih rentan. Tentunya ada hakim dan pengacara yang bisa dibeli,” ungkapnya.

Untuk meminimalisasi korupsi, Prasetyo berharap politikus dan birokrat menjadi contoh yang baik, juga profesional di kalangan masyarakat.

“Para pejabat jangan diberi kelonggaran untuk melakukan korupsi. Jangan ada kekosongan yang menyebabkan stagnansi. Para pejabat diberi wewenang membuat kebijakan, tapi harus sesuai aturan,” tandasnya. (Edmen Paulus)

Leave a Reply