KPPU Siap Bongkar Kartel Ayam, Meski Belum Mau Buka Nama

SURABAYA (Kabarsurabaya.com) – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah menyatakan memiliki bukti terkait upaya permainan harga dan stock ayam dengan cara yang tidak sehat atau adanya indikasi kartel, yang dilakukan 5 pelaku usaha dibidang ternak ayam.

Seperti diksampaikan Komisioner KPPU Pusat, M.Nawir Messi, pihaknya kini sedang menyelidiki kasus ini, karena itu pihaknya belum bisa menyebut identitas kelima pelaku usaha yang diantaranya ada di Jawa Timur, dengan alasan penyelidikan..

“Kami masih melakukan pendalaman dan klarifikasi dalam investigasi penyelidikan kami ini. Nanti kalau sudah lebih pasti, akan kami buka,” katanya dalam diskusi Forum Jurnalis terkait perkembangan penanganan perkara KPPU di Surabaya, Sabtu (7/11/2015)

Komisioner KPPU Pusat, M.Nawir Messi bersama Kepala KPD KPPU Surabaya, Aru Armando dalam penjelasannya pada media di Forum Jurnalis di Surabaya, Sabtu (7/11/2015)

Yang pasti menurut Nawir, KPPU telah memiliki data dan semua bukti pendukung dalam keterkaitan usaha kartel ayam yang diperankan lima pengusaha nasional tersebut. Bahkan, KPPU juga mengaku, mengantongi semua bukti laporan tertulis mengenai kesepakatan untuk melakukan pemusnahan ayam dalam jumlah besar hingga 6 juta ekor, agar terjadi gejolak harga di tingkat pasar dan konsumen.

“Kami memang telah memiliki semua data tentang mereka (lima pelaku usaha, red). Tapi, kami juga perlu menyiapkan alat bukti yang lebih valid untuk menetapkan status lima pelaku usaha yang terindikasi kartel itu dalam persidangan,” terangnya dengan didampingi Kepala KPD KPPU Surabaya, Aru Armando.

Menurut dia, kesepakatan tersebut jelas bersinggungan dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat khususnya pasal 11 tentang kartel.

Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi atau pemasaran suatu barang atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Selain bukti fisik, KPPU juga telah memiliki bukti dari lima pengusaha berlebel nasional tersebut dalam melakukan serangkaian pertemuan dalam upaya mengurangi grand parents stock ayam. Bahkan lebih jauh, disinyalir adanya indikasi keterlibatan instansi terkait yang ikut terlibat dalam kartel pengaturan persaingan usaha.

“Karena ini melibatkan instansi negara, maka kami harus memastikan dulu melalui infestigasi dan klarifikasi,” terang Nawir.

Sementara Aru Armando menjelaskan bahwa pihaknya harus benar-benar memastikan semuanya memang benar, agar dalam pengajuan di persidangan tidak akan kalah atau dimentahkan.

“Kami harus benar-benar memiliki semua bukti yang kuat. Karena kalau tidak, maka kita akan kalah di pengadilan. Dan itu tidak kami harapkan,” terangnya.

Ia juga menegaskan bahwa upaya pemusnahan ayam untuk menstabilkan harga ayam dalam tingkat tertentu itu telah benar-benar terjadi di beberapa daerah di Indonesia, termasuk di Jawa Timur.

“Ini benar. Kami konfirmasi di lapangan, pelaku melakukan pemusnahan. Tapi, apakah di Jawa Timur telah terjadi pemusnahan juga atau tidak, ini yang sedang kami dalami,” ungkapnya.

Disisi lain, akibat kartel dengan pemusnahan ayam, berujung pada harga yang mulai bergejolak dan merangkak naik. KPPU menyebut, tahun 2015 adalah satu-satunya, dalam 30 tahun terakhir setelah Lebaran, harga ayam tidak pernah turun.

“Bagaimana bisa ada waktu atau musim setelah Lebaran harga tidak turun ? Ini yang juga  melatarbelakangi kami melakukan penyelidikan lebih dalam, yang kemudian kami temukan bukti-bukti pertemuan dan perjanjian secara tertulis,” paparnya. (Ep)

Leave a Reply