Kuasa Hukum La Nyalla : Pernyataan Kejati Jatim Tak Bermakna di Pengadilan

SURABAYA (kabarsurabaya.com)  – Pernyataan jajaran Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur yang dilakukan di luar persidangan, terkait perkara penggunaan dana hibah Kadin Jatim dengan tersangka La Nyalla Mattalitti, tidak akan bermakna apapun dalam persidangan gugatan praperadilan yang kini sedang berlangsung.

Menurut Tim Advokat Kadin Jatim Togar M. Nero, semua sudah tahu bahwa pernyataan Kejati Jatim itu tidak mempunyai nilai apa-apa di gugatan praperadilan, karena mereka melakukan perdebatan soal pokok perkara.

Kuasa Hukum La Nyalla : Pernyataan Kejati Jatim Tak Bermakna di Pengadilan

“Di persidangan, beliau-beliau sendiri yang bilang bahwa gugatan praperadilan adalah menguji soal prosedur administratif, soal hukum acara pidananya. Tapi sekarang mereka melakukan perdebatan pokok perkara dengan menggelar jumpa pers,” ujarnya saat dikonfirmasi wartawan, Sabtu (9/4/2016).

Menurut Togar, setelah dua saksinya di tolak di siding praperadilan, Kejati Jatim menggelar jumpa pers di kantornya pada Jumat malam (8/4/2016). Materi yang disampaikan di antaranya soal perhitungan kerugian negara dan pengembalian dana hibah Kadin Jatim yang dipinjamkan sementara untuk pembelian saham IPO Bank Jatim.

”Rasanya kurang elok kalau mencoba membangun opini tertentu, untuk mencoba memengaruhi independensi pengadilan praperadilan. Pengadilan lewat pembentukan opini itu kejam. Apalagi sekarang ini masih praperadilan yang menguji keabsahan prosedur administratif hukum acara pidananya, bukan mendebat pokok perkara,” kata Togar.

Terkait tudingan dari jajaran Kejati Jatim yang menyatakan persidangan praperadilan berjalan kurang fair karena tidak mengizinkan dua orang dari penyidik Kejati Jatim untuk bersaksi, Togar menilai hal tersebut berlebihan.

”Itu bukan hakimnya yang menolak, tapi memang undang-undangnya bilang begitu. Di UU Kejaksaan disampaikan bahwa kejaksaan itu satu kesatuan, satu penyidik dengan penyidik lain itu satu kesatuan. Tidak bisa jaksa bersaksi untuk dirinya sendiri,” lanjutnya.

Bahkan menurutnya, hakim sampai meminta dicarikan landasan hukumnya bahwa seorang jaksa bisa bersaksi untuk dirinya sendiri.

“Mungkin Bapak Kepala Kejati mendapatkan informasi yang kurang pas terkait jalannya sidang praperadilan, karena beliau tidak hadir langsung,” terang Tohar.

Menurut Togar, sebenarnya wajar jika para pihak yang bertemu di pengadilan merasa tidak puas, namun jangan kemudian mendelegitimasi pengadilan dengan tudingan tidak fair atau semacamnya.

“Saya pun juga sering tidak puas. Belum selesai sampaikan argumentasi dipotong kuasa hukum dari pihak lain, dibatasi hakim saat akan menjelaskan masalah dengan ilustrasi-ilustrasi kasus. Tapi saya tidak kemudian menuding pengadilan berjalan tidak adil,” kata Togar.

Dia juga menyesalkan pernyataan jajaran kejaksaan yang menyatakan akan segera menerbitkan surat perintah penyidikan (Sprindik) baru jika sidang praperadilan memutuskan Sprindik yang kini disengketakan adalah tidak sah.

”Kami menyesalkan karena sesuatu kan harus berlandaskan hukum, jangan pokoknya ingin menyingkirkan seseorang semua cara dihalalkan. Bahkan katanya dibilang akan melakukan cara apapun untuk menjerat pemohon. Kami menyesalkan itu,” ujar Togar. (EP)

Leave a Reply