Sidang Praperadilan La Nyala Akhirnya Digelar

SURABAYA (kabarsurabaya.com) – Sidang permohonan praperadilan yang dilayangkan tersangka korupsi dana hibah Kadin, La Nyalla Mattalitti yang sempat tertunda minggu lalu, akhirnya digelar di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Selasa (5/4/2016).

Sidang Praperadilan La Nyala Akhirnya Digelar

Hakim Ferdinandus bertindak sebagai hakim tunggal praperadilan ini, mengendakan pembacaan permohonan praperadilan yang dibacakan 12 kuasa hukum La Nyalla secara bergantian.

Dalam persidangan praperadilan ini disampaikan alasan La Nyalla melakukan perlawanan atas penetapan dirinya sebagai tersangka pembelian saham IPO Bank Jatim sebesar Rp 5,3 milliar dengan menggunakan dana hibah yang dikucurkan Pemprov Jatim ke Kadin Tahun 2012.

Meski tim kuasa hukum La Nyalla mengakui adanya pembelian IPO Bank Jatim dengan menggunakan dana hibah, namun penggunaan dana tersebut bersifat hutang dan telah dibayar oleh Kadin Jatim secara bertahap.

Karena itu, tim kuasa hukum La Nyalla menilai sudah tidak ada kerugian keuangan negara yang muncul dalam pembelian IPO Bank Jatim.

Terkait dengan kenyataan inilah, Tim Kuasa Hukum La Nyalla menilai penetepan tersangka oleh Penyidik Pidsus Kejati Jatim dianggap telah merampas hak asasi kliennya dan ada upaya paksa.

Tak hanya itu, pertanggung jawaban atas penggunaan dana hibah tersebut telah selesai dan telah dibebankan pada  dua orang pejabat Kadin yakni Diar Kusuma Putera dan Nelson Sembiring  yang telah dihukum dalam kasus ini.

“Kami mohon agar majelis hakim menerima permohonan kami dan menyatakan penetapan tersangka tidak sah dan cacat hukum,”ucap Ma’ruf Syah saat membacakan permohonan praperadilannya.

Selain itu, Tim kuasa hukum La Nyalla juga mengajukan keluhan secara tertulis ke Hakim Ferdinandus (yang juga dibacakan dalam persidangan) yang menilai sikap termohon yang dianggap tidak menghormati proses praperadilan, dengan masih melakukan pemanggilan terhadap La Nyalla, maupun mengeluarkan panggilan paksa serta menjadikan La Nyalla masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

“Oleh karenanya, kami minta agar  hakim pemeriksa praperadilan ini  membuatkan penetapan, supaya  pemohon menghentikan segala bentuk penyidikan dalam kasus ini,”ujar Fahmi Bahmid, salah seorang Kuasa Hukum La Nyalla yang lain.

Kendati demikian, Hakim Ferdinandus tak langsung serta merta menerima keluhan tersebut, karena sudah masuk dalam dalil permohonan. (EP)

Leave a Reply