26.6 C
New York
Selasa, Agustus 16, 2022

Buy now

Tiga Pengemplang Pajak, Diserahkan Ke Kejati Jawa Timur

SURABAYA (kabarsurabaya.com) – Tim Penyidik Pajak Direktorat Intelijen dan Penyidik bekerja sama dengan DJP Jawa Timur I dan Kanwil DJP Jawa Timur II berhasil membongkar kasus penyelewengan pajak yang terjadi di Jawa Timur, yang dilakukan beberapa perusahaan melalui modus yang berbeda.

Jajaran Dijen Pajak dan Kepala Kejati Jatim, Elvis Johnny dalam jumpa pers penyerahan tahap dua di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Surabaya, Selasa (28/7/2015)
“Pada hari ini kami melakukan penyerahan tahap dua atas tersangka YO atas madus penyelewengan pajak serta tersangka NWS dan AS atas modus penerbitan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya,”‎ kata Direktur Intelijen dan Penyidikan DJP Yuli Kristiono, di Kejati Jatim, Jalan A. Yani, Surabaya, Selasa (28/7/2015).

Dia menjelaskan telah melakukan penyidikan atas tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh tersangka YO,‎ mantan direktur PT TD. YO diduga sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) atas nama PT TD yang isinya tidak benar dengan cara tidak melaporkan seluruh hasil penjualan dalam SPT tahunan PPH dan SPT Masa PPN.

“Perbuatan tersangka dalam kurun waktu sejak Januari 2005 sampai De‎sember 2007 di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan cara membuka 2 rekening untuk menampung hasil penjualan yaitu rekening yang penjualannya dilaporkan dalam SPT dan rekening yang penjualannya tidak dilaporkan dalam SPT dan melaporkan sebagian penjualan dalam SPT,” imbuhnya.

Selain itu, Yuli juga menambahkan bahwa mereka melakukan pemungutan PPN atas penjualan terhadap konsumen namun tidak disetorkan ke kas negara. Atas perbuatan tersangka diduga menimbulkan kerugian pada Pendapatan Negara sebesar Rp40.680.179.847.

Sementara tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh tersangka NWS dan AS adalah turut serta membantu menerbitkan faktur pajak tidak sah melalui PT CAP dan PT CBT dengan cara membantu menjualkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yang diterbitkan oleh PT CAP dan PT CBT.

“Penyidikan terhadap tersangka NWS dan AS merupakan pengembangan dari kasus penyidikan sebelumnya dengan tersangka MM alias MR‎ alias H alias G alias TP dengan kerugian pada pendapatan negara senilai Rp 55.146.698.812,” ujarnya.

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya jelas Yuli, tersangka YO akan ancaman hukuman 6 bulan penjara paling singkat atau 6 tahun penjara paling lama serta denda 2 kali lipat paling sedikit atau 6 kali lipat paling banyak jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

“Ini sesuai dengan Undang-Undang No 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah di Undang-undang No 13 tahun 2009,” terang Yuli.

Sedangkan tersangka NWS dan AS dikatakan Yuli, akan diancam hukuman pidana penjara paling singkat 2 bulan dan paling lama 6 tahun serta denda paling sedikit 2 kali dan paling banyak 6 kali lipat jumlah pajak dalam faktur pajak.

“Tindakan penyerahan ini juga sebagai peringatan bagi para pelaku lainnya dalam Ditjen Pajak dengan dukungan Kepolisian RI dan Kejaksaan RI dan kami akan terus melakukan penegakan hukum di bidang perpajakan untuk mengamankan penerimaan negara demi tercapainya pemenuhan pembiayaan negara dalam APBN,” pungkas Yuli. (Edmen Paulus)

Related Articles

Stay Connected

22,764FansSuka
3,437PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -spot_img

Latest Articles