Warga Surabaya Peduli KBS Tetap Tuntut Polrestabes Surabaya Berikan Copy SP3

Terkait dengan sikap Polrestaber Surabaya yang tidak memberikan copy SP3, soal kasus “Penjarahan” Satwa di KBS

Advokat senior Trimoelja D. Soerjadi saat memberikan keterangan pers di Kantornya, Jumat (27/11/2015)

SURABAYA (kabarsurabaya.com) – Warga Surabaya Peduli KBS (Kebun Binatang Surabaya) melalui juru bicaranya advokat senior Trimoelja D. Soerjadi, kembali mempertanyakan ketidaknetralan dan upaya kebohongan public yang dilakukan Kapolrestabnes Surabaya yang sampai sekarang belum juga memberikan salinan SP3, terkait dengan kasus penjarahan satwa KBS.

Dikatakan Trimoelja, sebagai aparat penegak hukum, Polrestabes Surabaya tidak patuh hokum, dan bahkan sudah tidak segan dan malu-malu lagi melanggar hukum, etika, dan kepatutan.

“Kenapa saya katakan begitu ? Karena Polrestabes Surabaya enggan memberikan copy surat perintah penghentian penyidikan (SP3) terkait kasus pemindahan 420 satwa KBS ke sejumlah lembaga konservasi. Padahal kami sudah melakukan semua prosedur, seperti membuat surat permohonan copy atau salinan SP3 pada Kapolrestabes,” ungkapnya pada kabarsurabaya.com di Kantornya, Jumat (27/11/2015)

Menurut Trimoelja, wajib hukumnya bagi Kapolrestabes Surabaya menanggapi dan memenuhi permintaan Warga Surabaya Peduli KBS, karena permintaan kami dilindungi oleh undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dan meminta copy SP3 merupakan hak public.

“Dalam prinsip dasar dari UU itu, semua informasi publik yang dapat diperoleh semua orang merupakan hak asasi, kecuali informasi yang dikecualikan seperti menyangkut ketahanan, keamanan, dan kepribadian seseorang. Dan SP3, sesuai pasal 18 (1) tidak termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan,” terang Trimoelja.

Trimoelja juga menekankan, kalau memang polisi yakin penyidikan kasus penjarahan satwa KBS tersebut sesuai prosedur dan bukan merupakan tindak pidana, kenapa harus takut memberikan copy atau salinan SP3.

“Nanti kita uji di pengadilan, apakah penerbitan SP3 tersebut sudah sesuai prosedur atau tidak,” lanjutrnya.

Menurut Trimoelja, pihaknya membutuhkan copy SP3 tersebut untuk mengajukan praperadilan, karena perjanjian pemindahan satwa KBS ke 6 lembaga konservasi, dianggap sebagai tindak pelanggaran hukum atau penjarahan.

“Dalam aturannya, pemanfaatan satwa yang dilindungi itu kalaupun dilakukan pertukaran, harus satwa dengan satwa. Jadi tidak benar kalau satwa ditukar dengan bagunan museum, tanah atau barang apapun,” terang Trimoelja.

Seperti diketahui, sebanyak 421 satwa KBS dipindahkan ke 6 lembaga konservasi di Pematang Siantar, Banyuwangi, Bandar Lampung, Batu, Lamongan, dan Prigen, dan tidak dilakukan pertukaran satwa dengan satwa..

Diterangkan Trimoelja, sudah cukup lama kami minta copy SP3 itu ke Polrestabes Surabaya, yakni pada 18 Agustus lalu, namun sampai sekarang tidak ada realisasinya. Padahal ketika di temui beberapa waktu lalu itu, Wakapolrestabes AKBP Denny Setia Nugraha Nasution janji akan memberi penjelasan secara tertulis dan segera memberikan copy SP3 itu.

“Ternyata dia tidak menepati janjinya, karena sampai sekarang kami belum biasa mendapatkan copy SP3, meskipun kami sudah menanyakan secara lisan maupun lewat surat resmi ke Porestabes. Bahkan kami juga sudah menyampaikan keberatan kami atas sikap Polrestabes Surabaya ini ke Kapolda Jatim. Tapi sampai sekarang juga tidak ada tanggapan,” jelasnya.

Trimoelja sendiri mengaku tidak habis pikir kenapa Polrestabes Surabaya mempertaruhkan citranya dengan ingkar janji. Dia mencurigai, Polrestabes Surabaya pasang badan untuk mafia-mafia perdagangan satwa, dengan tidak mau memberikan copy SP3-nya.

“Karena itulah kami menempuh jalur lain dengan mengirim surat ke Komisi Informasi Jawa Timur, terkait dengan permohonan keterbukaan informasi (soal SP3, red) yang tidak segeran dilakukan Polrestabes Surabaya.

Dan dari data yang diperoleh, batas waktu untuk KI menjawab surat Warga Surabaya Peduli KBS adalah hari ini, Senin (30/11/2015). (Ep)

Leave a Reply