REI Jatim bikin POKJA dengan BPN untuk urus sertifikat

SURABAYA (kabarsurabaya.com) – REI Jatim menjadi yang pertama memiliki kelompok kerja (POKJA) dalam upaya percepatan dan kemudahan pengurusan sertifikat dan pemecahan sertifikat, termasuk untuk sertifikat strata title. Penandatanganan MOU antara DPD REI Jatim dengan BPN rencananya akan dilakukan pada Rapat Kerja Daerah (Rakerda) REI Jatim, Kamis (4/6/2015).

Ketua DPD REI Jatim dalam jumpa pers di Graha REI, Rabu (3/6/2015)

Seperti dikemukakan Ketua DPD REI Jatim Drs. Paulus Totok Lusida, APT., perjanjian kerjasama atau MOU antara DPD REI Jatim dan BPN ini merupakan kelanjutan dari kesepakatan yang sudah dibuat dalam Munas REI tahun 2014 lalu.

“Ini adalah bentuk realisasi dari kesepakatan yang sudah dibuat tahun lalu. Namun sampai saat ini belum terealisasi. Dan Jawa Timur menjadi yang pertama mewujudkannya dengan melakukan MOU dengan BPN untuk membentuk POKJA yang akan menangani berbagai permasalahan mengenai percepatan dan kemudahan pengurusan sertifikat dan pemecahan sertifikat, termasuk untuk sertifikat strata title,” kata Totok Lusida dalam jumpa pers di Graha REI, Rabu (3/6/2015).

Dalam Rakerda yang akan digelar kamis (4/6/2015) ini menurut Totok Lusida, juga akan membahas beberapa permasalahan selain persoalan sertifikat. Diantaranya adalah standar aturan untuk orang asing dalam membeli rumah, masalah kesamaan persepsi dalam halpajak dengan pihak pemerintah, serta problem solving terkait dengan melemahnya nilai tukar rupiah.

“Mengenai nilai tikar rupiah kenapa bisa menjadi kajian yang harus dibahas, itu karena para pengembang khususnya anggota REI selalu berkaitan dengan industri yang lain. Dan kalau industri yang lain mengalami pelemahan karena rupiah, tentu ini juga akan berdampak pada bisnis realestat,” ujar Totok.

Sementara terkait dengan masalah pajak, menurut Totok masih menjadi kendala karena pihak dirjen pajak sampai saat ini tidak perna mau melakukan pertemuan guna menyamakan persepsi mengenai pajak yang terkait di bisnis properti.

“Ya mau ada titik temu gimana kalau selama ini (sejak rakernas REI tahun 2014 lalu) pihak dirjen pajak terutama direktur peraturan tidak pernah mau ketemu dengan kita. Lalu bagaimana bisa menyamakan persepsi kalau tidak ada pembicaraan,” kata Totok.

Sebenarnya lanjut Totok, 3 kanwil pajak di Jawa Timur sudah siap dan mau bertemu dengan kita untuk membahas mengenai masalah pajak ini. Namun tentu saja ini tetap tidak akan menyelesaikan masalah kalau dirjen pajak sendiri tidak mau.

“Kan percuma kalau di tingkat kanwil bersedia tapi dirjennya tidak mau. Apa mereka (kanwil pajak) berani melangkah tanpa ada persetujuan atau juklak dari dirjen ? Tentu saja mereka tidak berani menangkah,” jelas Totok.

Dalam Rakerda DPD REI 2015 ini juga akan dilakukan penyerahan rumah duafa sebanyak 2 unit (lokasi rumah di Jember)., sebagai komitmen REI untuk membantu masyarakat yang tidak mampu. Tahun 2014 lalu, REI telah menyerahkan rumah duafa sebanyak 15 unit. (Edmen Paulus)

Leave a Reply