0.9 C
New York
Minggu, Januari 10, 2021

Buy now

230 Badan Usaha di Surabaya, Gresik dan Sidoarjo, akan terkena sanksi karena belum masuk BPJS Kesehatan




SURABAYA (kabarsurabaya.com) – Sebanyak 230 badan usaha di wilayah Surabaya, Sidoarjo dan Gresik akan terkena sanksi karena belum mendaftarkan pekerjanya untuk mendapatkan asuransi kesehatan dari BPJS.

Situasi Kantor Cabang Utama BPJS Kesehatan di Surabaya
Angka seperti dikemukakan Kepala KCU BPJS Surabaya I Made Puja Yasa, merupakan 20% dari total target perusahaan yang dicanangkan BPJS dalam tahun 2015 yaitu sekitar 1.143 badan usaha besar, sedang, kecil dan BUMN yang memang wajib bergabung di BPJS kesehatan.

Kenapa mereka akan terkena sanksi ? karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang system jaminan social nasional dan UU nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pengelola Jaminan Sosial, serta mengacu pada kesepakatan antara BPJS dan Apindo, per juni 2015, dimana perusahaan-perusahaan ini wajib harus sudah bergabung di BPJS Kesehatan.

“Ini diwajibkan, karena sifatnya adalah asuransi sosial dimana seluruh warga Negara wajib berada didalamnya. Apalagi BPJS ini kan perusahaan nirlaba, dimana semua dana yang masuk dari masyarakat sepenuhnya akan dikembalikan kepada masyarakat,” jelas Made, di kantornya, Selasa (7/7/2015)

Karena itu meski terkesan monopoli, tetapi didalamnya ada unsur gotongroyong dan subsidi silang dimana yang sehat mensubsidi yang sakit, yang kaya mensubsidi yang miskin.

“Karena itu kita berharap, semua badan usaha yang wajib menjadi anggota BPJS untuk segera bergabung, sehingga pola subsidi silang ini bisa berjalan dengan lancer,” tegasnya.

Untuk itu lanjut Made, pihak BPJS bekerjasama dengan pihak kejaksaan sudah memanggil badan usaha yang belum mendaftar ke BPJS mereka semua (230 perusahaan) untuk memberikan pemahaman terhadap peraturan yang ada.

Dan bila ternyata mereka masih belum segera melakukan pendaftaran ke BPJS Kesehatan, maka mereka akan dikenai sanksi.

“Sanksi itu bisa berupa teguran atau sanksi denda, serta sanksi administrasi berupa penghentian pelayanan publik tertentu seperti izin usaha, mengikuti tender, memperkerjakan tenaga kerja asing, perusahaan penyedian jasa, sampai izin mendirikan bangunan (IMB),” terangnya.

Untuk penerapan sanksi ini menurut Made, untuk sanksi teguran dan denda dilakukan BPJS. Sedang untuk sanksi penghentian pelayanan publik, BPJS bekerjasama dengan pemerintah daerah setempat.

Menurut Made, pewajiban ini kenapa harus dilakukan semua pihak, karena kalau tidak, maka yang terjadi adalah badan pengelola seperti BPJS ini akan selalu mengalami defisit.

“Ambil contoh bila ada satu saja pasien yang harus cuci darah 2 kali seminggu, maka itu harus ditanggung oleh 200 peserta yang sehat. Nah kalau kalau tidak diwajibkan semua, maka sudah pasti pelayana kesehatan yng di tanggung BPJS tidak akan berjalan,” pungkas Made. (Edmen Paulus)




Related Articles

Stay Connected

21,322FansSuka
2,508PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -

Latest Articles