14 C
New York
Kamis, Desember 8, 2022

Buy now

Aset Pemkot Surabaya Yang Bersertifikat Bertambah 19 Buah

SURABAYA (kabarsurabaya.com) Pemkot Surabaya melalui Dinas Pengelola Bangunan dan Tanah (DPBT) terus berupaya untuk menyertifikatkan aset-aset yang dimiliki. Namun hingga akhir tahun ini progres aset yang sudah rampung dibuatkan sertifikatnya baru masih minim.

Kepala DPBT Maria Theresia Ekawati Rahayu menyatakan, hingga kini, baru ada 19 aset yang sertifikatnya sudah keluar. Yaitu terdirii dari 16 sertifikat yang dikeluarkan oleh BPN Surabaya 1. Dan ada 3 sertifikat aset yang dikeluarkan oleh BPN Surabaya 2.

“Ya memang nggak bisa langsung keluar sertifikatnya, kan ada tahapannya. Dan nggak bisa cepat,” kata wanita yang akrab disapa Yayuk ini memberikan alasan minimnya sertifikat baru milik aset Pemkot Surabaya, Sabtu (31/10/15).

Mantan Kabag Hukum Penkot Surabaya ini menerangkan jika tahapan yang dimaksud adalah tahap pengajuan dan pendaftaran, tahapan pengukuran, tahap pengeluaran peta bidang, lalu baru proses pemberian sertifikat. Setiah tahapan itu dikatakan tidak mudah.

Lebih lanjut, Yayuk menjelaskan bahwa pemkot memang berharap bahwa setiap aset yang dimiliki mememiliki sertifikat. Akan tetapi dilihat dari tahapannya memang diprediksi membutuhkan waktu yang lama baru sseluruh aset bisa memiliki sertifikat. Sampai saat ini, Yayuk mengklaim bahwa aset yang belum bersertifikat tidak sampai 70 aset.

Beberapa aset yang belum memiliki sertifikat adalah sekolah. Salah satunya adalah di SMAN 7, dan SMAN 4. Untuk yang ada di SMAN 7 itu ada sebanyak 15 persil di kawasan sekolah itu yang masih tidak mau diminta pindah. Padahal pemkot sudah menawarkan solusi agar penduduk di 15 persil itu dipindahkan ke rusun.

“Tapi mereka menolak dipindah ke rusun,” kata Yayuk.

Sedangkan yang ada di SMAN 4, ada satu persil yang masih bermasalah. Bahkan sampai mengajukan gugatan. Akan tetapi gugatan itu sudah dimenangkan pemkot. Hingga kini pemkot masih menunggu langkah selanjutnya.

Terkait pengurusan sertifikat untuk aset berupa sekolah ini, pihaknya menyatakan bahwa hal ini terkait dengan penerapan UU nomor 23 tahun 2013 dimana seluruh aset pendidikan menengah harus diserahkan ke pemprov. Termasuk aset sekolah.

“Nah, kalau masih ada perselisihan begini ya kita serahkan apa adanya,” kata Yayuk.

Terkait sertifikat aset, menurut Ketua Komisi A DPRD Surabaya Herlina Harsono hal ini sangat penting untuk pengamanan aset. Pihaknya turut mengingatkan pemkot agar melangkah tepat dalam melakukan pengamanan aset. Bukan hanya secara fisik dengan memasang patok, atau admisitrasi dengan melakukan pendataan melainkan juga dari segi hukum.

“Yang harus dilakukan adalah juga pengamanan aset dari segi hukumnya. Misalnya, untuk pembuatan sertifikatnya. Saya ada data banyak dari aset pemkot sebanyak 6.711 hanya ada 675 yang memiliki sertifikat. Ini kan miris,” kata politisi asal Partai Demokrat ini.

Oleh sebab itu, pihaknya mendorong pemkot agar bersikap gesit dalam melakukan sertifikasi asetnya. Jangan sampai menunggu aset diklaim orang baru gupuh mengurus legalitas asetnya. (KS1/RED)

Related Articles

Stay Connected

22,764FansSuka
3,603PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -spot_img

Latest Articles