26.9 C
New York
Selasa, Agustus 9, 2022

Buy now

Dishub Tunggu Surat Resmi Terkait Larangan Ojek Online

SURABAYA (kabarsurabaya.com) Jasa layanan ojek online seperti Go-Jek, Grab Bike, Lady-Jek memang memberikan kemudahan tersendiri bagi para penumpangnya. Dengan sekali klik, penumpang hanya perlu menunggu beberapa menit saja untuk mendapatkan driver yang bisa mengantarkan ke tempat tujuan. Tapi, agaknya layanan tersebut tidak akan bertahan lama. Sebab, pemerintah segera akan mengeluarkan aturan baru yang melarang operasi angkutan penumpang roda dua ini.

Salah satu ojek online sedang mengantar penumpang saat terlihat di jalanan Surabaya
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya Irvan Wahyu Drajad menyatakan, pembahasan terkait larangan untuk angkutan umum roda dua itu sudah di tataran rapat koordinasi (rakor) dengan jajaran samping forum lalu lintas. Akan tetapi hingga kini belum mendapatkan keputusan akhir.

“Kita masih akan rapatkan lebih lanjut, dan menunggu surat resmi dari pemerintah pusat. Ada memang beberapa alasan yang membuat pemerintah menilai bahwa angkutan umum roda dua tidak safety,” kata Irvan, kemarin. (28/10/10).

Salah satunya, adalah angkutan umum roda dua belum ada jaminan keselamatan. Lain ceritanya jika jasa layanan online itu tersebut melayani angkutan kirim barang atau makanan, dimana layanan tersebut tidak mengancam nyawa penumpang.

Ataupun layanan ekspedisi surat, hal tersebut masih ada toleransi. Akan tetapi, dikatakan Irvan, jika fungsinya adalah untuk mengangkut penumpang orang, maka dinilai keamanan dan keselematannya amsih rendah.

“Beda kalau roda empat, seperti taksi, mereka sudah tergolong angkutan umum dan memakai plat kuning, bukan plat hitam lagi,” kata Irvan.

Sedangkan saat ini, yang terjadi adalah untuk Go-Jek, Grab-Bike, Lady-Jek dan beberapa operator serupa itu, mereka di lapangan masih menggunakan plat hitam. Kalau pun mau dikategorikan sebagai angkutan umum maka harus berplat kuning. Sedangkan untuk mendapatkan kategori plat kuning, Go-Jek dari segi kemanan masih belum memenuhi.

“Tapi sekali lagi, untuk secara tegas melarang, kita belum ssampai di sana. Minimal harus ada surat edaran atau pemberitahuan resmi dari pemerintah pusat,” kata Irvan.

Selain itu, larangan untuk operasional angkutan umum roda dua itu juga mengacu pada UU No 22 Tahun 2015 Pasal 139. Dimana pasal itu menyebutkan bahwa pemerintah wajib menjamin tersedinya angkutan umum untuk jasa angkutan orang atau barang. Sedangkan pemerintah menilai bahwa angkutan umum roda dua tidak bisa dikategorikan sebagai angkutan umum yang aman.

Di sisi lain, Endri Mardiono, salah satu driver Go-Jek di SUrabaya, menyatakan bahwa pihaknya belum mendapatkan sosialisasi terkait peraturan tersebut. Selama belum ada arahan jelas tentang larangan beroperasi pihaknnya mengaku masih bekerja menerima orderan ojek online.

“Masih operasi sampai sekarang. Sehari bisa antar empat sampai lima penumpang. Pendapatannya rata-rata Rp 100 ribu sampai Rp 200 ribu,” komentar Endri, warga Surabaya tersebut. (KS1/RED)

Related Articles

Stay Connected

22,764FansSuka
3,432PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -spot_img

Latest Articles