34 C
New York
Selasa, Agustus 9, 2022

Buy now

Disnaker Lakukan Survei Untuk UMSK

SURABAYA (kabarsurabaya.com) Usai penetapan UMK Kota Surabaya ditetapkan oleh Gubernur senilai Rp 3.045.000, saat ini Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Surabaya tengah melakukan survey untuk pentapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK). Survei tersebut dilakukan pada sejumlah perusahaan yang dibedakan berdasarkan sektoralnya.

Kabid Hubungan Industrial Disnaker Surabaya Rizal Zainal Arifin menyatakan, kemarin adalah hari terakhir dilakukannya survey oleh Dewan Pengupahan. “Jumlah perusahaannya ada puluhan. Yang ditentukan berdasarkan sektor yang tertuang dalam Pergub Jatim, tidak beda dengan tahun lalu. Perusahaan-perusahaan itu disurvei untuk kemampuannya membayar upah karyawan sesuai dengan UMK,” kata Rizal.

Jenis sektoral dalam Pergub tersebut nantinya harus memenuhi UMSK. Dimana sektor tersebut meliputi 78 sektor dan subsektor yang termasuk kategori perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Tbk yang terdapat di berbagai industri. Antara lain industri logam, kimia, elektronik, otomotif, rokok, hotel, media farmasi, tekstil, sepatu, makanan, minuman, restoran, gas, semen, bank BUMN, hingga rumah sakit.

Lebih lanjut, dikatakan oleh Rizal, sektor yang ditentukan tersebut adalah sejumlah sektor unggulan. Yang nantinya mereka bukan hanya diwajibkan untuk membayar pegawainya sesuai UMK, melainkan bisa jadi diatas UMK. Besarannya nanti akan disesuaikan berdasarkan PMA dan juga PMDN Tbk masing-masing perusahaan. “Nilai UMSK nya berapa persen di atas UMK akan ditetapkan juga dalam pergub. Survey yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan ini adalah bahan penentuannya,” imbuh Rizal.

Besarnya UMSK nanti ini akan ditentukan berdasarkan hasil surveinya. Yang nantinya akan dibawa ke gubernur untuk disahkan menjadi pergub. Dengan disertai pembagian sektoral. Jika berkaca di tahun sebemya, dikatakan Rizal, berdasarkan sektoralnya, ada pembagian perusahaan yang wajib membawar 5 sampai 10 persen diatas UMK.

“Nanti kalau sudah ada pengesahan dari gubernur, kalau ada yang tidak mematuhi, maka akan ada sanksi, nanti di pergub juga ditentukan,” ulasnya.

Di sisi lain Rizal, terkait UMK yangs idah digedok, pihaknya menyatakan bahwa Disnaker Surabaya masih belum dihubungi dari pihak provinsi terkait ada tidaknya perusahaan di Surabaya yang mengajukan penangguhan. Diperkirakan, pemberitahuan tersebut baru aka nada di atas tanggal 21 Desember.

“Biasanya kalau ada yang mengajukan pengangguhan ke gubernur, kita akan diajak untuk meninjau ke lapangan tempat perushaannya. Tapi sampai saat ini belum. Lagi pula batas untuk perushaan mengajukan penangguhan baru sampai 21 desember mendatang,” pungkasnya.

Di sisi lain, Kepala Disnaker Surabaya Dwi Purnomo berharap setelah adanya penetahan UMK dari Gubernur lalu sudah tidak ada gejolak dari buruh di Surabaya. Serta ia juga berarap agar perusahaan yang memang mampu maka harus memberlakukan besaran UMK yang ditentukan. “Kami harap tidak ada lagi gejolak. Kalau memang sekiranya butuh penangguhan maka bisa mengajukan ke gubernur,” kata Dwi. (KS1/RED)

Related Articles

Stay Connected

22,764FansSuka
3,432PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -spot_img

Latest Articles