DPRD Jatim Sahkan PAPBD Rp 22,24 T

SURABAYA (kabarsurabaya.com) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (PAPBD) Jatim 2015 akhirnya disahkan. Ini setelah pembahasan panjang di komisi dan fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur.

Perubahan itu diantaranya proyeksi APBD Rp 22 triliun berubah menjadi 22 Triliun 246 Miliar 180 juta 607 ribu 897 rupiah.

Juru Bicara Fraksi Demokrat, H Hisan di rapat paripurna DPRD Jatim, Senin (10/8) mengatakan, Fraksi Demokrat menyetujui dan mengesahkan perubahan APBD 2015 tersebut menjadi peraturan daerah. Dengan disahkan PAPBD 2015 ini pihaknya berharap semua stakeholder di Jatim baik secara politik serta administratif pemerintah mempunyai kewajiban untuk melakukan pengawasan atas realisasi pengesahan PAPBD 2015.

Gubernur Jatim Soekarwo

Fraksi Demokrat jufa memberikan rekomendasi dan catatan terhadap PAPBD 2015 yaitu pertama Pemerintah Provinsi Jatim harus terus bertekad meningkatkan alokasi anggaran yang diprioritaskan untuk penanggulangan masalah kehidupan publik terutama kemiskinan.

Kedua, Pemerintah Provinsi Jatim harus membuat Job – Planing – Strategic mengenai pengaruh perubahan sturktur perangkaan anggaran tersebut dengan langkah penanggulangan kemiskinan, Ketenagakerjaan, kesehatan, dan upaya peningkatan kemakmuran rakyat di Jatim.

Ketiga, meskipun APBD mengalami penurunan, fraksi berharap agar tetap terus meningkatkan pelayanan serta mempersiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan setiap unit layanan di Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam membuat pelayanan publik berbasis teknologi Informasi.

Serangkan juru bicara Fraksi PKS Jatim, Yusuf Rohana menyebutkan meskipun mengalami penurunan dan perubahan diharapkan PAPBD 2015 tetap mempriotaskan tiga hal. Yakni merespon krisis ekonomi, menstimulus stabilisasi pertumbuhan ekonomi, dan berortentasi pada kesejehateraan masyarakat.

“Praktik inefisiensi anggaran harus dihapuskan, belanja daerah yang tidak perlu atau tidak penting, dan tidak berorientasi pada pertumbuhan dam kesejahteraan masyarakat, agar segera diahlikan untuk kepentingan yang lebih utama dam prioritas,”ujar Yusuf Rohana

Lebih lanjut disampaikan jika PAPBD 2015 ini juga harus memerankan fungsi stabilisasi fiskal daerah. Dimana yang paling riil adalah mampu mengalokasi dan mendistribusikan anggaran daerah secara cermat, tepat, dan produktif.

Dengan begitu makan APBD akan benar-benar memberikan konstribusi yang positif terhadap krisis ekonomi. Dan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik dan berkualitas.

Sementaa itu Gubernur Jatim, H Soekarwo mengatakan dalam pembahasan PAPBD 2015 berpedoman pada aturan perundang-undangan. Di antaranya UU 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, UU 17/2003 tentang Keuangan Negara, PP 58/2003 tentang Keuangan Daerah dan PP 8/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Gubernur menerangkan jika Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (PAPBD) 2015 tetap fokus pada program kesejahteraan masyarakat di Jawa Timur. Yakni peningkatan prasarana infrastruktur secara optimal khususnya pembangunan irigasi pengairan dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat, dalam rangka mendukung kedaulatan pangan sesuai program prioritas pemerintah pusat.

Selain program kesejahteraan masyarakat, PAPBD 2015 juga memberikan peningkatan promosi potensi daaerah melalui pameran dagang tingkat internasional dalam upaya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015. Termasuk peningkatan sarana dan prasarana di wilayah pemukiman transmigrasi dalam mendukung keberhasilan program pemberdayaan masyarakat transmigrasi yang berasal dari Jatim. (Humprov/Edmen Paulus)

Leave a Reply