DPRD Kota Surabaya Pertajam Pembahasan Raperda Kawasan Tanpa Rokok

SURABAYA (kabarsurabaya.com) – Pembahasan Raperda Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang diajukan pemerintah kota Surabaya sepertinya tidak akan selesai dalam waktu dekat, mengingat Komisi D Bidang Kesra DPRD Kota Surabaya masih mempertajam soal landasan hokum yang bisa dipakai untuk meloloskan Raperda tersebut.

Anggota Pansus KTR Komisi D DPRD Surabaya Khusnul Khotimah, mengatakan pihaknya perlu konsultasi ke Kementerian Kesehatan terkait UU 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang di dalamnya mengatur masalah Kawasan Tanpa Rokok.

DPRD Kota Surabaya Pertajam Pembahasan Raperda Kawasan Tanpa Rokok

“Selain menyangkut landasan hukumnya, kami juga menanyakan soal definisi tempat kerja dan tempat umum, yang termasuk dalam kawasan tanpa rokok,” katanya di Surabaya, Rabu (25/5/2016).

Menurut Khusnul, pihaknya mempertanyakan kategori tempat kerja dan tempat publik yang seperti apa yang memang tidak diperbolehkan orang merokok.

“Termasuk apakah bila memang nantinya perda ini diterapkan maka otomatis sudah tidak boleh mendesign ruang untuk merokok (smoking area) sama sekali ? Lalu bagaimana dengan para perokok aktif yang ada ? Apa mereka harus keluar gedung jika ingin merokok ?” katanya.

Meski Khusnul mengakui bahwa merokok merupakan aktivitas untuk mendapatkan kenikmatan sendiri dan asapnya bisa mengganggu orang lain, namun ia juga tidak ingin para perokok sampai terdiskriminasi.

“Karena itulah, pembahasan raperda ini juga harus hati-hati, karena sebagian orang juga menginginkan kebutuhan hidup yang sehat,” tambah Khusnul.

Selain melakukan konsultasi ke kementerian kesehatan, politisi PDIP ini juga menyampaikan bahwa pihaknya merasa perlu konsultasi ke kementerian perdagangan, karena ini juga terkait dengan persoalan cukai rokok dan sebagainya.

“Dalam membahas Raperda Kawasan Tanpa Rokok, kita harus memperhatikan banyak hal, karena masalah yang berkaitan dengan rokok ini sangat kompleks. Seperti nasib petani tembakau dan cengkeh. Bagaimana nasib mereka nantinya ?” terangnya.

Khusnul juga menjelaskan bahwa prinsip kehati-hatian perlu dilakukan agar nantinya aturan Kawasan Tanpa Rokok ini, selain menciptakan pola hidup yang sehat, namun juga tidak merugikan pihak-pihak lain, termasuk jangan sampai menurunkan kesejahteraan para petani. (BI/EP)

Leave a Reply