Gubernur Lantik Kepala Perwakilan BPKP Jatim

SURABAYA (kabarsurabaya.com) – Gubernur Jawa Timur, H Soekarwo melantik Ketut Suwadnyana Merada sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jatim. Ketut menggantikan posisi Hotman Napitupulu yang kini mendapatkan tugas di BPKP pusat.

Gubernur Jawa Timur, H Soekarwo melantik Ketut Suwadnyana Merada sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jatim di Grahadi Surabaya, Selasa (7/7).

“Pelaksanaan pelantikan ini sesuai dengan UU 23/2014 dan PP yang menjelaskan peran gubernur adalah wakil pemerintah pusat di daerah. Saya berharap Pak Ketut bisa bersinergi dengan Pemprov Jatim dan pemkab/kota guna menlanjutkan program yang sebelumnya sudah dilaksanakan Pak Hotman Napitupulu,” kata Soekarwo di Grahadi Surabaya, Selasa (7/7).

PakDe, sapaan Soekarwo, juga mengajak BPKP untuk bersama-sama aktif melatih SDM dalam pembukuan pelaporan agar sistem administrasi pemerintahan dapat berjalan dengan efektif. Dalam prosesi pelantikan yang dilanjutkan serah terima jabatan tersebut juga dihadiri seluruh pejabat eselon II di lingkungan Pemprov Jatim.

Sementara itu Deputi Bidang Pengawasan dan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP, Dadang Kurnia berharap agar Kepala Perwakilan BPKP Jatim yang baru, mampu mengoptimalkan fungsi dan peran perwakilan untuk dapat mendampingi pemerintah Jawa Timur.

“Hal ini diperlukan guna mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa dalam menjalankan pembangunan nasional, BPKP fokus terhadap strategi ataupun kebijakkan terhadap arah pengawasan yang akan dilakukan. Di antaranya yakni mengawal jalannya pembangunan nasional, mendorong peningkatan ruang fiskal, mengawal aset negara dan daerah, serta memantapkan sistem pemerintahan.

Kepala Perwakilan BPKP Jatim, Ketut Suadnyana Merada menyatakan siap melanjutkan program yang selama ini sudah dilakukan. Bahkan targetnya, ia ingin meningkatkan perbaikan sistem akuntabilitas bagi pemerintah kabupaten/kota.

Ia menjelaskan, dari 38 kab/kota di Jatim baru 25 kab/kota saja yang mendapatkan predikat WTP (wajar tanpa pengecualian) dari BPK (Badan Pemerikasa Keuangan). Selain itu, ia juga akan berupaya melaksanakan standar akuntansi berbasis akrual. (Kom/Edmen Paulus)

Leave a Reply