Inspektorat Pemkot Tindak Tegas 13 PNS Bermasalah

SURABAYA (kabarsurabaya.com) – Pemkot Surabaya sepanjang tahun 2015 hingga November ini sudah menindak 13 PNS yang melakukan pelanggaran baik ringan, sedang ataupun berat. Satu diantaranya dilakukan pemberhentian tidak hormat sebagai PNS.

Penerimaan PNS Pemkot Surabaya tahun 2014 lalu. Sepanjang tahun ini ada 13 PNS yang diberi sanksi karena melakukan pelanggaran oleh Pemkot Surabaya. Sumber foto BKD Surabaya

Menurut Inspektur Pemkot Surabaya Sigit Suharto, tren pemberian sanksi pada PNS dari tahun ke tahun cenderung turun. Tahun lalu, pemberian sanksi dari yang ringan hingga berat ada sebanyak 27 orang. Sedangkan tahun ini sampai November hanya ada 13 orang PNS saja.

“Pelanggarannya bermacam-macam. Ada yang ringan ya kita beri terguran. Ada pula yang kesalahannya tidak bias di tolerir, ya langsung kita cabut status PNSnya,” kata Sigit saat ditemui di Balai Kota, Jumat (20/11/2015).

Ia juga menyebutkan, selama tahun ini, pemberian sanksi ringan dilakukan pada empat orang PNS, termasuk salah satunya adalah kepala SKPD pemkot. Sanksi ringan ini diberikan untuk PNS yang memang melakukan pelanggaran yang tidak banyak melanggar norma dan nilai-nilai PNS, seperti tidak melakukan tugas sesuai perintah, atau sering tidak datang kegiatan ataupun rapat dan sejenisnya.

“Sanksi ringan ini pun kita bagi menjadi tiga. Yaitu melalui teguran lisan, teruran tertulis lalu pernyataan tidak puas secara lisan,” lanjutnya.

Sigit juga menyakan, untuk sanksi sedang yang meliputi sanksi berupa penundaan penyerahan gaji paling lama satu tahun, penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji untuk waktu paling lama satu tahun, serta penundaan kenaikan pangkat atau penurunan pangkat.

Sedangkan untuk pemberian sanksi berat, tahun ini Inspektorat menjatuhkan sanksi pada delapan orang PNS. Yaitu sanksi berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama tiga tahun (satu orang), pemberian sanksi berupa pembebeasan dari jabatan (dua orang), pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri (empat orang), serta pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PNS (satu orang).

“Yang terkena pemberian sanksi berat itu termasuk staf keluarahan Kebraon yang melakukan pungli yang sempat ramai beberapa waktu yang lalu. Sanksi berat ini memang untuk pelanggaran yang sifatnya merugikan secara materi misal korupsi, lalu juga narkoba,” ulas Sigit.

Sedangkan saat ini kasus yang tengah berjalan yaitu kasus lurah Penjaringansari, yang kini sedang diproses dikepolisian, Sigit menyatakan Inspektorat sudah melakukan tindakan berupa penghentian gaji.

“Untuk penjatuhan sanksi pemecatan, kami harus menunggu ketatapan inkrah dari pengadilan,” terang Sigit

Sigit menambahkan, untuk PNS yang sedang memgalami kesulitan di bidang hukum, sebenarnya inspektorat bersiap untuk memberikan bantuan. Akan tetapi bergantung dengan jenis kesalahan yang dilakukan.

“Misal kalau ada kemungkinan PNS dijebak atau difitnah yang patut kita bela, karena ada bukti yang kuat maka akan kita bantu. Tapi kalau ternyata pelanggaran yang dilakukan memang berat ya masak kita malah bantu,” katanya. (ks1/Ep)

Leave a Reply