-2.1 C
New York
Sabtu, Januari 9, 2021

Buy now

Komisi E Minta BPJS Hapus Denda Premi Keterlambatan




SURABAYA (kabarsurabaya.com) – Terkait dengan pernyataan haram yang dikeluarkan MUI mengenai BPJS beberapa waktu lalu, Komisi E Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur meminta Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) untuk menghilangkan pemberian denda bagi mereka yang telat membayar premi.

“Denda ini memang seharusnya dihilangkan karena hal itu tidak membantu masyarakat, tapi justru lebih memberatkan,” ungkap Ketua Komisi E DPRD Jatim, dr Agung Mulyono, di DPRD Jatim, Jumat (31/7/2015).

Suasana Antrian di BPJS Kesehatan
Agung yang juga politisi asal Fraksi Demokrat Jatim ini menilai Fatwa Haram Majelis Ulama Indonesia terhadap BPJS ini sah-sah saja, karena saat ini BPJS masih memberlakukan denda bagi pemilik BPJS yang terlambat membayar.

“Bagaimana denda bisa diberlakukan, sementara pelayanan ke masyarakat masih amburadul. Karena itu saya setuju jika haram tersebut berlaku untuk denda yang diberlakukan di tahun pertama, sampai kemudian BPJS benar-benar memperbaiki pelayanannya,’’ tegasnya.

Lebih lanjut pihaknya juga menilai keberadaan BPJS saat ini masih menyusahkan bagi pasien BPJS yang akan melakukan operasi. Dimana sesuai fakta di lapangan, bagi pasien BPJS untuk operasi saja harus antri lama hingga berbulan-bulan lamanya. Sementara bagi non BPJS justru cepat.

“Hal-hal inilah bisa dikatakan haram. Mengingat keberadaan BPJS diharapkan mempermudah masyarakat khususnya yang kurang mampu untuk mendapatkan pelayanan yang maksimal, tapi kenyataan di lapangan justru sebaliknya,” ujarnya.

Agung menambahkan, saat ini pelaksanaan BPJS di masyarakat tidaklah optimal. Terbukti banyak komplain. Mulai dari pendaftaran BPJS hingga pelayanannya. Sementara di satu sisi masyarakat dikenakan denda jika pembayaran premi tidak tepat waktu.

Termasuk ada kewajiban satu keluarga harus ikut BPJS. Padahal disatu sisi pelayanan yang diterima oleh masyarakat tidak sebanding.

“Ketika kita turun di masyarakat, ternyata hampir sebagian besar masyarakat yang ada di pedesaan tidak tahu menahu soal BPJS. Karenanya haram bisa disampaikan jika BPJS tidak segera memperbaiki pelayanannya,” tegas Agung.

Karena itu Agung menilai dengan adanya fatwa MUI ini, diharapkan BPJS segera memperbaiki pelayanannya kepada masyarakat, dan jangan sampai masyarakat dirugikan. (Edmen Paulus)




Related Articles

Stay Connected

21,322FansSuka
2,508PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -

Latest Articles