KPP Jatim Bubar, Total Pengaduan 2.116

SURABAYA (kabarsurabaya.com) – Berakhirnya masa jabatan anggota Komisi Pelayanan Publik (KPP) Jawa Timur pada 27 Maret 2016 mendatang, sekaligus menjadi akhir dari perjalanan KPP karena berikutnya tidak ada lagi lembaga independen ini. Hal ini dikarenakan Gubernur Jatim Soekarwo menyetujui pembubaran dan tak ada perpanjangan lembaga independen tersebut.

KPP Jatim Bubar, Total Pengaduan 2.116

Dan selama keberadaan KPP Jatim periode kepengurusan terakhir ini, mulai 2012 hingga 2016 telah menerima sebanyak 2.116 aduan yang merupakan periodesasi terakhir keberadaan lembaga bentukan pemerintah provinsi setempat tersebut.

Adapun rincian pengaduan yang masuk, 207 aduan pada 2012 (masa pergantian periode), 802 aduan di 2013, 684 aduan di 2014 dan 423 pengaduan di 2015.

”Sementara jumlah di tahun 2016 masih diinventarisasi melalui pleno,” ujar Komisioner KPP Jatim Immanuel Yosua, di Surabaya, Selasa (22/3/2016).

Menurut Yosua, sebagian besar pengaduan yang dilaporkan adalah layanan pemerintahan di bidang pertanahan, BPJS Kesehatan, dan pendidikan.

“Kalau daerah terbanyak mengadu adalah Kota Surabaya karena menjadi pusat instansi vertikal, baik Pemprov Jatim, maupun pemkot,” katanya.

Dia menjelaskan, banyaknya aduan yang masuk selama ini telah ditindaklanjuti dan ditangani, sebagai wujud mengawal pelaksanaan pelayanan publik, sebagai implementasi dari Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Publik.

“Ini amanat Perda dan KPP melaksanakan tugasnya sebagai pengawas eksternal dengan mengawasi dalam bentuk monitoring dan evaluasi, terhadap pelaksanaan pelayanan publik,” tuturnya.

Dikesempatan itu pula, KPP Jatim mengungkapkan rasaterima kasihnya pada seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, serta mohon maaf bila ada hal yang dirasa kurang berkenan, selama menjabat.

“Terima kasih kepada masyarakat sebagai pengguna layanan, instansi pemerintah sebagai pemberi layanan, lembaga mitra yang menjadi pos pengaduan KPP, LSM/NGO, perguruan tinggi dan lainnya yang selama ini bersinergi mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik,” katanya.

Selain itu, pihaknya juga mengapresiasi kerja sama pers dalam mengupayakan adanya peningkatan kualitas pelayanan public di Jatim melalui pemberitaan, pemuatan opini maupun hal lain yang menunjukkan pengawalan pelayanan public di Jatim agar tetap dijalurnya.

“Kami berharap Pemprov Jatim dapat tetap menjadi pionir dalam inovasi, serta mempertahankan kualitas, melalui implementasi UU 25/2009 dan Perda 8/2011 tentang Pelayanan Publik, pungkasnya. (KJ/EP)

Leave a Reply