6.1 C
New York
Sabtu, Desember 3, 2022

Buy now

Pemprov Jatim Alokasikan Kredit UMKM Rp 1,7 Triliun

SURABAYA (kabarsurabaya.com) Alokasi dana kredit lunak untuk pelaku UMKM bertambah dari Rp 400 miliar menjadi Rp 1,7 triliun. Hal ini diketahui saat penetapan APBD 2016 dimana anggaran UMKM bertambah sekitar Rp 1,3 triliun.

Dimana jumlah sebesar Rp 1,3 triliun itu berasal dari dana cadangan pemilihan gubernur (Pilgub) sebesar Rp 400 miliar, serta Sisa lebih pengguna anggaran (Silpa) tahun 2015 sebesar Rp 900 miliar. Sehingga saat ditotal, dengan dana kredit lunak yangsebelumnya Rp 400 miliar menjadi Rp 1,3 triliun.

Salah satu hasil olahan UMKM Jatim
“Karena Silpa dan Pilgub belum digunakan jadi kita maaukan ke UMKM,” ujar Gubernur Jatim Soekarwo

Soekarwo mengatakan, konsep baru tentang pembuayaan UMKM sengaja dibuat untuk mengatasi pelambatan ekonomiyang terjadi. “Konsep itu berupa pemberian kredit murah bagi UMKM primer masing-masing sebesar Rp.20 juta dengan bunga 10 % setahun,” tambah pria yang akrab dipanggil Pak De Karwo.

Dengan adanya kredit murah ini, maka pelaku UMKM tertantang untuk mengembalikan dana tersebut, karena memang memikiki kewajiban membayar di Bank Jatim.

Soekarwo juga menambahkan keutungan juga diperoleh oleh pihak pemerintah, karena tetap memiliki simpanan dana, karena hanya sebagai jaminan (linkage Program) dengan Bank Daerah.

Dia mengakui, program stimulant lewat kredit lunak jauh lebih efektif daripada program bantuan langsung. “Mindset masyarakat selama menganggap mudah bantuan dari pemerintah. Sehingga banyak kasus bantuan hilang dan tidak kembali. Tetapi bila bantuan itu lewat kreditlunak, mereka punya kewajiban membayar,” tambahnya.

Beberapa anggota dewan mengaku tidak mengetahui tentang pergeseran dana tersebut, dan baru mengetahui dalam pembacaan pengesahan APBD. Misalnya seperti Irwan Setiawan annggota fraksi PKS.

Dia mengaku hanya tahu bahwa ploting dana untuk UMKM adalah Rp400 miliar . Pasalnya tidak adainformasi mengenai pergeseran dana cadangan Pilgub maupun Silpa seperti disampaikan gubernur. “Setahu saya tetap 400 miliar. Kalaupun ada pergeseran anggaran mestinya disampaikan. Minimal ke badan anggaran (Banggar),”ujarnya.

Sementara itu, wakil ketua Ka’bil Mubarok menyampaikan, pihaknya tetap kritis terhadap alokasi dana untuk UMKM tersebut. “Awalnya kami memang menolak. Tetapi karena program ini kami pandang penting, maka kami pun setuju,” tambahnya.

Sedangkan hal senada disampaikan oleh anggota fraksi PKB Anik Maslacah tidak mempermasalahkan tentang program baru tersebut, asalkan program tersebut mendukung pertumbuhan sektor riil di Jatim. (KS5/RED)

Related Articles

Stay Connected

22,764FansSuka
3,592PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -spot_img

Latest Articles