20.8 C
New York
Senin, Agustus 15, 2022

Buy now

Lahan Milik Polda dan Lantamal Ganjal Pembangunan Frontage Road Sisi Barat

*Polda Minta Ganti Rugi Rp 145 M, Lantamal Minta Rp 34 M

SURABAYA (kabarsurabaya.com) Menjelang akhir tahun anggaran pada Desember 2015 ini nampaknya deadline penyelesaian proyek jalan frontage road (FR) sisi barat tak akan tuntas tahun ini.

Sebab masih ada lahan yang menjadi ganjalan pembangunan FR sisi barat. Yakni menyisakan lahan kompleks depan Polda dan Pangkalan TNI ANgkatan Laut (Lantamal) V Surabaya yang belum terbebaskan.

Lahan milik Lantaman yang dipakai SPBU menjadi salah satu lahan yang belum tuntas pembebasannya
Ini karena belum ada kesepakatan nilai hibah yang ditawarkan pemkot. Hal itu karena permintaan nilai hibah jauh lebih tinggi dari kemampuan pemkot.

Kepala Dinas PU Bina Marga dan Pematusan Erna Purnawati menyatakan lahan milik dua instansi tersebut masih menjadi ganjalan. Yaitu lahan di depan pom bensin milik Lantamal, lahan depan milik Polda dan halaman sekolah Bayangkara.

“Belum ada kesepakatan. Kita maunya Rp 70 miliar untuk pembebasan lahan milik Polda tapi Polda minta Rp 145 miliar,” kata Erna Purnawati.

Pemkot Surabaya bahlan sudah melakukan konsultasi ke pemerintahem pusat dan juga kapolri. Bahkan seharusnya lantaran sama-sama instansi pemerintahan, lahan tersebut tak perlu ada pemberian hibah.

“Kami sudah konsultasi, mereka membolehkan, tapi kewenangannya diserahkan pada Polda Jatim. Jadi sekarang ya tinggal dari Poldanya bagaimana,” imbuh alumnus Teknik Lingkungan ini.
Sedangkan lahan milik Lantamal Pemkot menawarkan memberi hibah atas lahan tersebut senilai Rp 15 miliar. Namun pihak Lantamal menolak dan justru meminta hibah lahan dengan hitungan tanah per meter persegi.

“Lahan di sana yang kena rencana jalan itu 1420 meter persegi. Mereka mintanya dibayar dengan harga Rp 24 juta per meter persegi,” tutur Erna. Padahal, harga tanah di sekitar sana sesuai NJOP hanya Rp 8,8 juta. Itu artinya Lantamal justru meminta hibah dengan harga tiga kali lipat dari harga normal,” terangnya.

Erna mengaku pasrah saja menunggu kesepakatan antar keduanya. Sebab dari keuatan APBD sendiri, dengan biaya sebesar itu pemkot tidak bisa menyanggupi. (KS1/RED)

Related Articles

Stay Connected

22,764FansSuka
3,436PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -spot_img

Latest Articles