Layanan Keuangan Digital, Mampu Dukung Keuangan Inklusif (1)

SURABAYA (kabarsurabaya.com) – Keuangan inklusif mulai menjadi kini menjadi trending topic dalam dunia keuangan, baik konvensional maupun syariah, baik nasional maupun internasional. Krisis keuangan global pada tahun 2008 ternyata mengingatkan kembali esensi sektor keuangan dalam perekonomian.

Apakah sektor keuangan benar-benar memegang peranan penting dalam mendukung perekonomian bagi semua lapisan masyarakat ?

Financial exclusion di Indonesia terlihat masih tinggi, dimana dari data World Bank pada Global Financial Inclusion Index 2014 menyatakan bahwa baru 36% orang dewasa di Indonesia yang memiliki rekening di lembaga keuangan formal.

Dibandingkan negara tetangga kita yang terdekat seperti Malaysia dengan angka 81%, kita juga ketinggalan. Belum lagi dibandingkan dengan India (53,2%), dan China (79,8%). Padahal dari sisi jumlah penduduk, India dan China memiliki jumlah penduduk yang jauh lebih besar dibandingkan Indonesia.

Indikator World Bank di level rumah tangga berupa juga menggambarkan hal yang sama. Survey tersebut menyatakan bahwa 68% rumah tangga menabung dan hanya 48% yang memiliki tabungan di lembaga keuangan formal. Sementara di sisi peminjam, 60% rumah tangga bisa meminjam. Yang cukup memprihatinkan, hanya 17% pembiayaan berasal dari bank, sementara 36% berasal dari lembaga keuangan non formal.

Seperti dikemukakan Arief Rachman selaku peneliti ekonomi senior – Departemen Kebijakan Ekonomi & Moneter Bank Indonesia, hasil survey ini selaras dengan indikator kredit perbankan. Rendahnya akses kredit UMKM tercermin dari masih rendahnya pangsa kredit UMKM yang kurang dari 20%.Jika dilihat lebih mendalam, pangsa kredit untuk sektor mikro ternyata juga lebih rendah, kurang dari 19%.

Di sisi lain, suku bunga kredit UMKM juga termasuk tinggi di atas 15%. Padahal lebih dari 90% sektor usaha di Indonesia adalah UMKM. Hal ini semakin menjadi penghambat bagi sektor UMKM untuk memperoleh dukungan dari sektor keuangan.

Keterbatasan Akses
Arief juga mengakui, keterbatasan akses keuangan juga memiliki korelasi dengan semakin meningkatnya tingkat kesenjangan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi (yang diindikasikan dengan peningkatan GDP/Capita) seharusnya diikuti dengan penurunan gini ratio. Namun yang terjadi justru sebaliknya, dimana hubungan gini ratio dan GDP/Capita justru searah.

Hal ini dikonfirmasi dengan grafik penurunan jumlah orang miskin vs GDP growth, dimana sejak tahun 2009, terjadi penurunan jumlah orang miskin yang semakin terbatas di tengah pertumbuhan ekonomi yang masih stabil di kisaran di atas 6%.Jika kita lihat komparasi akses terhadap sektor keuangan antara Indonesia dengan berbagai Negara, terlihat bahwa keterbatasan akses keuangan tidak bisa mentransmisikan pertumbuhan ekonomi kepada kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses keuangan, yang pada akhirnya menghambat pengentasan kemiskinan.

“Dilihat dari perspektif keuangan inklusif, penggunaan uang tunai dalam transaksi mengakibatkan pelaku ekonomi tidak memiliki insentif untuk masuk ke sektor keuangan. Hal ini didorong juga dengan perilaku yang konsumtif dan serta terbatasnya pendapatan untuk ditabung. Akibatnya, pelaku ekonomi tidak pernah tercatat sebagai nasabah pada lembaga keuangan. Padahal, financial record merupakan salah satu syarat penting untuk penyaluran kredit yang dapat mendorong kegiatan perekonomian.” Ujar Arief dalam Pelatihan Wartawan Ekonomi Jatim 2015 Bank Indonesia, Jember-Bondowoso 29-31 Mei 2015).

Mengapa unbanked di Indonesia masih tinggi ?
Survey WorldBank melihat hal ini dari 2 sisi yaitu demand dan supply. Dimana dari sisi supply, terdapat beberapa faktor yang menghambat layanan kepada masyarakat, seperti : pendirian cabang yang mahal, proses pendirian yang kompleks, formalitas yang tinggi, persepsi perbankan bahwa nasabah grassroot tidak profitable, IT yang belum mendukung seperti jaringan komunikasi yang terbatas, serta tidak efisien.

Hal ini yang mengakibatkan perbankan lebih cenderung masuk ke daerah-daerah yang sudah mature, seperti Pulau Jawa maupun kota-kota besar lain di luar pulau Jawa.
Sementara dari sisi demand, terdapat beberapa faktor yang menghambat antara lain; tidak ada uang yang cukup untuk ditabung, biaya yang mahal, jarak yang jauh antara rumah tinggal dan lokasi bank, tidak mengerti atau memahami bagaimana menyimpan uang di bank, tidak memiliki dokumen yang diminta seperti kartu identitas, tidak percaya dengan sistem perbankan, atau alasan keagamaan.

“Melihat kondisi akses keuangan di Indonesia yang masih tertinggal inilah yang kemudian membuat pemerintah Indonesia khususnya Bank Indonesia perlu meningkatkan perhatiannya untuk meningkatkan keuangan inklusif. “ jelas Arief Rachman

Kebijakan Inklusif
Dan karena itu berbagai kebijakan keuangan inklusif kemudian mulai digalakkan, dimana dalam strategi nasional keuangan inklusdif, ada beberapa hal yang kemudian menjadi perhatian, diantaranya adalah edukasi keuangan, fasilitas public, pemetaan informasi keuangan, kebijakan/peraturan pendukung, fasilitas intermediasi dan distribusi, maupun perlindungan konsumen.

Untuk melakukan perluasan akses keuangan menurut Arief, minimal ada 2 model besar yaitu Telco based dan Bank Based. Dalam Telco Based, perusahaan teknologi komunikasi yang menjadi leader dalam menyediakan jasa pelayanan perbankan yang paling dasar, dimana perusahaan telco menerbitkan uang elektronik dan menyimpan nilai aset yang setara dalam rekening gabungan di bank.

Sementara menurut Bank Based, Perbankan melayani kebutuhan jasa keuangan masyarakat, dengan menyediakan rekening individu yang dapat digunakan melalui saluran branchless yang dikelola bank. Kemudian bank juga menyediakan rekening individu yang bisa diakses oleh agen yang dikelola non bank dan/atau melalui media teknologi, serta bank menerbitkan uang elektronik untuk dijual dan didistribusikan oleh non bank secara langsung kepada nasabah.

Tentu saja masing-masing pendekatan ini memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing, dimana bila yang ingin dikejar adalah kecepatan, jangkauan yang luas, mengerti mass market, serta agen yang banyak, maka telco based akan menjadi pilihan. Namun, model ini memiliki kelemahan dari sisi tidak adanya jaminan LPS atas simpanan, tidak mendapatkan bunga karena produknya adalah e-money, serta potensi penyaluran kredit kecil.

Sementara jika yang menjadi prioritas adalah kenyamanan (adanya consumer protection, diregulasi oleh otoritas, dijamin LPS, serta mendapatkan bunga), bank based dijadikan pilihan. Namun model ini juga memiliki kelemahan dari sisi kecepatan, keterbatasan akses, serta lebih mahal. (Edmen Paulus/bersambung)

Leave a Reply