Layanan Keuangan Digital, Mampu Dukung Keuangan Inklusif (2/habis)

Mobil Money

Strategi Bank Indonesia dalam mendorong keuangan inklusif ditekankan pada implementasi melalui aspek sistem pembayaran, yaitu mendidik masyarakat terutama masyarakat bawah untuk belajar menyimpan uangnya dari cash-based.

Yaitu ymenyimpan uang di dalam rumah menjadi account based, yaitu menyimpan uang dalam bentuk rekening uang elektronik. Hal ini dapat membantu mengurangi tendensi konsumtif sekaligus titik awal financial diary, mengelola keuangan sederhana yang diperkuat dengan program edukasi keuangan.

“Melalui peran BI dalam keuangan inklusif ini, diharapkan dapat meningkatkan kapabilitas dan kualitas hidup dari kelompok masyarakat bawah, dan dapat membantu pengurangan kemiskinan sekaligus memperoleh dividend demografi karena tingginya usia produktif Indonesia saat ini dan ke depan,’ jelas Arief.

Pelatihan Wartawan Ekonomi Jatim 2015 Bank Indonesia, Jember-Bondowoso 29-31 Mei 2015).

Program Keuangan Inklusif Bank Indonesia juga erat kaitannya dengan upaya Bank Indonesia dalam mewujudkan transformasi dari cash society yang kurang efisien, yang ditandai dengan tingginya biaya cetak sekitar Rp 3 triliun/tahun, butuh persediaan uang kecil, butuh waktu untuk menghitung uang kembalian, serta kesulitan dalam menyimpan banyak uang tunai menuju penggunaan uang elektronik, credit card, dan debit card, yang aman, nyaman, akses lebih luas, serta efisien.

Bank Indonesia bersama dengan instansi terkait (Kementrian Koordinator Perekonomian, Kementrian Keuangan, Pemerintah Provinsi DKI, dan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia) serta pelaku industri di sistem pembayaran, yang tergabung dalam Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) telah mencanangkan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) pada 14 Agustus 2014.

Seperti dikemukakan Arief, Inisiatif GNNT ini bertujuan untuk mendorong dan memperluas penggunaan transaksi non tunai sehingga dapat meningkatkan efisiensi perekonomian, keamanan dan kenyamanan bertransaksi, memperkuat transparansi dan akuntabilitas, serta mendukung upaya pencegahan korupsi, pencucian uang dan pembiayaan terorisme.

Upaya perluasan penggunaan transaksi non-tunai tidak hanya untuk transaksi ritel, namun juga untuk transaksi yang bersifat high value dalam rangka fasilitasi kegiatan transaksi penerimaan dan pengeluaran keuangan korporasi dan pemerintah.

6 program prioritas dalam inisiatif GNNT memiliki keterkaitan yang erat dengan keuangan inklusif, yaitu perluasan layanan melalui jaringan telco, sinergi bank dan non bank, layanan e-commerce, layanan publik dan pemerintahan di 34 kementerian, layanan pemerintah daerah, serta layanan BUMN dan BUMD.

Potensi e-payment ternyata cukup besar untuk bisa digarap lebih lanjut. Dan beberapa program GNNT yang telah dilakukan pada berbagai institusi diantaranya, Kereta Commuter Jakarta, telah dilakukan interkoneksi e-ticketing kereta komuter dengan 4 uang elektronik dari 4 bank.

Selanjutnya, untuk penyaluran bansos Program Keluarga Harapan, telah dilakukan dengan menggunakan uang elektronik serta melalui agen LKD.Penyaluran Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintas juga telah menggunakan uang elektronik. Secara garis besar terdapat 2 pola mengenai jenis alat pembayaran non tunai yaitu paper based “dan card based.

” Yang termasuk paper based antara lain cek, bilyet giro, dan nota debet. Sementara itu, yang electronic based antara lain kartu ATM/debet, uang elektronik, kartu kredit, dan mobile money. Selain itu juga ada uang elektronik (masih dalam pengkajian),” jelas Arief.

Layanan Keuangan Digital
Dalam rangka memperluas akses keuangan kepada masyarakat unbanked dan underbanked hingga ke wilayah pelosok, Bank Indonesia membuka ruang bagi bank dan lembaga selain bank untuk menyelenggarakan Layanan Keuangan Digital (LKD).
Bagi Bank Indonesia program LKD tidak hanya menjadi gerbang pembuka akses keuangan, namun juga sejalan dengan Gerakan Nasional Non Tunai yang sejak pertengahan 2014 dicanangkan.

Sebagai perwujudan dari inisiatif keuangan inklusif Bank Indonesia, LKD merupakan inovasi terobosan untuk mendekatkan akses keuangan kepada masyarakat hingga ke pelosok wilayah. Melalui LKD layanan sistem pembayaran dan keuangan tidak lagi bergantung pada keberadaan kantor cabang bank.

Pemberian layanan tersebut dilakukan oleh penyelenggara melalui kerjasama dengan pihak ketiga dengan menggunakan sarana dan perangkat teknologi berbasis mobile maupun web.

Produk yang digunakan dalam LKD adalah uang elektronik berbasis server yang ditransaksikan secara online. Pihak ketiga dalam memperluas layanan disebut agen LKD, baik agen berbentuk badan hukum maupun individu.

Cakupan agen LKD individu tersebut adalah agen berbentuk badan usaha tidak berbadan hukum dan perseorangan. Keberadaan agen LKD berfungsi memberikan layanan fasilitasi registrasi uang elektronik, pengisian ulang (top-up), pembayaran, tarik tunai, dan menyalurkan bantuan pemerintah kepada masyarakat.

Bagi masyarakat, LKD memiliki berbagai manfaat yaitu : Tidak usah datang ke kantor cabang bank, hemat biaya dan waktu, Memiliki media menyimpan uang sementara yang aman, Belajar menabung dan dikenal oleh bank, serta Langkah awal untuk mengenal layanan keuangan lainnya.

Dengan demikian keseluruhan proses transformasi budaya dan cara berpikir masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan tersebut sejalan dengan roadmap keuangan inklusif dan elektronifikasi yang dirancang oleh Bank Indonesia.

Bank Indonesia juga melihat pesantren sebagai target pengembangan keuangan inklusif melalui LKD. Terkait dengan hal tersebut, Bank Indonesia dan Kementerian Agama telah melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman mengenai Pengembangan Kemandirian Ekonomi Lembaga Pondok Pesantren dan Peningkatan Layanan Non Tunai untuk Transaksi Keuangan di Lingkungan Kementerian Agama, bertempat di Surabaya.

Penandatanganan kerjasama tersebut merupakan salah satu rangkaian acara Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) yang berlangsung sejak tanggal 3 sampai dengan 9 November 2014 di Surabaya.

Implementasi Nota Kesepahaman ini untuk pertama kalinya akan dilakukan di wilayah Jawa Timur dengan pertimbangan potensi pondok pesantren yang jumlahnya kurang lebih 6.000 lembaga serta sejalan dengan rencana pemerintah untuk menjadikan Surabaya sebagai Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Nasional.

Selanjutnya gerakan awal di Jawa Timur ini diharapkan mampu menginspirasi wilayah lain sehingga mengakselerasi inklusivitas keuangan di masyarakat.

Kerjasama Bank Indonesia dan Kementerian Agama juga dilatarbelakangi oleh jumlah penduduk muslim di Indonesia yang besar. Seiring dengan hal tersebut keberadaan lembaga pendidikan juga semakin meluas, dan jumlah santri juga mengalami peningkatan.

Dengan potensi yang cukup besar ini pemberian edukasi keuangan kepada para santri dapat mendorong kemandirian ekonomi yang berdampak pada inklusivitas keuangan di masyarakat yang semakin luas.

Selain dengan pesantren, Bank Indonesia juga sedang mengembangkan BMT Sidogiri di Pasuruan Jawa Timur. Aset BMT Sidogiri ini pada tahun buku 2013 telah menembus Rp 1 triliun dan saat ini merupakan koperasi terbesar di Jawa Timur. Disini nanti Koperasi BMT Sidogiri bertindak sebagai agen LKD yang berhubungan dengan penerbit uang elektronik.

Sebagai agen LKD, BMT Sidogiri dapat memberikan layanan bayar uang sekolah, setor dan tarik tunai, serta kirim dan terima uang (remitansi). Santri maupun masyarakat pun bisa belanja ke swalayan Basmallah yang dimiliki BMT Sidogiri dengan menggunakan uang elektronik.

Namun tentu saja semua langkah pemerintah dan bank Indonesia tidak akan berdampak bila faktor yang paling penting dalam menjamin keberhasilan keuangan inklusif yaitu pentingnya edukasi keuangan dalam merubahan mindset tidak berjalan dengan baik. (Edmen Paulus)

Leave a Reply