Pelayanan Pelindo Bakal Terseok, Seiring Diterapkannya PP 11/2015

SURABAYA (kabarsurabaya.com) – PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III Cabang Tanjung Perak berupaya meningkatkan pelayanan prima di Terminal Multipurpose Nilam Timur bakal tersendat. Pasalnya, penetapan besaran tarif penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pada PP No.11 tahun 2015, berdampak dengan ditundanya pengadaan 1 unit Harbour Mobile Crane (HMC) dan 2 unit Harbour Portal Crane (HPC).

Suasana pelabuhan Tanjung Perak saat malam hari

Kepala Humas PT Pelindo III Cabang Tanjung Perak, Dhany R. Agustian melalui keterangan pers yang diterima kabarsurabaya.com Rabu (27/5/2015) malam, mengatakan dua jenis alat tersebut akan didatangkan pertengahan 2015 ini.

Namun, dengan pemangkasan setoran bagi hasil laba BUMN, khususnya pendapatan pemanduan dan penundaan di Pelabuhan Tanjung Perak sebesar 5%, bakal menghambat permodalan dalam menambah proyek infrastruktur.

“Kami lakukan itu seiring komitmen perusahaan untuk menata terminal sekaligus perbaikan dan pembaruan berbagai fasilitas. Bahkan, guna memberikan pelayanan prima kepada pengguna jasa,” ungkap Dhany.

Dengan penerapan PP No.11 tahun 2015 yang dijadwalkan awal Juni ini, lanjut Dhany, maka sisa anggaran pada pelayanan kapal tahun 2014, khususnya jasa pemanduan dan penundaan hanya sebesar Rp2,5 miliar. Padahal, kedua jenis pelayanan tersebut menyumbang pendapatan besar untuk Cabang Tanjung Perak, yakni sekitar Rp230 miliar.

“Semua (belanja infrastruktur,red) harus direvisi, terutama pembelian alat penunjang pelayanan di Terminal Nilam,” paparnya.

Dhany belum bisa merinci potensi melambatnya pertumbuhan PT Pelindo III Cabang Tanjung Perak, jika menjalankannya peraturan pemerintah tersebut. Karena selama ini operator Pelabuhan Tanjung Perak mengacu pada tarif lama, yakni PP No.66 tahun 2009.

“Kita tetap akan setorkan yang ada saja, yakni 1,75 persen. Kalau pun nanti dikemudian hari harus membayar 5 persen, maka kita akan minta juklak (petunjuk pelaksana) dan juknis (petunjuk teknis),” tambahnya.

Menurut Dhany, dengan penerapan regulasi pemerintah (PP No 11 tahun 2015), pengusahaan pelabuhan saat ini beralih ke penyelenggara pelabuhan. Hal ini, tidak seleras dengan peraturan PNBP yang lama, yakni PP No. 66 tahun 2009.

“Padahal, pada prinsipnya PNPB itu dilaksanakan oleh pemerintah terhadap kegiatan pelayanan yang dilakukan atau dilaksanakan oleh pemerintah, bukan oleh BUMN,” tegasnya.

Yang menjadi titik krusial, kata Dhany, adalah core business PT Pelindo III Cabang Tanjung Perak, yakni jasa penundaan, sewa perairan dan pas masuk pelabuhan yang seharusnya tidak masuk dalam obyek dalam PNPB.

“Penetapan besaran tarif itu justru melebihi besaran tarif pelayaran yang dilaksanakan oleh perseroan (Pelindo,red),” pungkas Dhany. (Edmen Paulus)

Leave a Reply