Pemilik Surat Ijo Mulai Ajukan Pelepasan Ke Pemkot Surabaya

SURABAYA (kabarsurabaya.com) Setelah perwali tentang pembebasan surat ijo diterbitkan, sampai kini belun ada lahan surat ijo yang dibebaskan oleh pemkot. Pasalnya banyak warga yang belum paham dengan aturan pembebasan surat ijo. Meski begitu sampai bulan ini sudah ada 12 permohonan pembebasan lahan surat ijo yang sudah diterima pemkot. Namun dari jumlah itu belun ada kesepakatan harga pembebasan.

Kepala Dinas Pengelola Bangunan dan Tanah Kota Surabaya Maria Theresia Ekawati Rahayu menegaskan, sejumlah 12 permohonan pelepasan tanah itu masuk jauh sebelum perda dan perwali yang baru terbit. Sejumlah permohonan yang masuk itu berisi agar lahan surat ijo yang dipakai warga dilepaskan dengan cuma cuma alias gratis.

Ilustrasi

“Makanya kita akan tawarkan lagi ke mereka. Kita beritahukan bahwa perda dan perwali sidah ada, dan tidak bisa cuma-cuma,” kaya wanita yang akrab disapa Yayuk ini, kemarin. (1/11/15).

Sebagaimana yang tercantum dalam Perda Nomor 61 tahun 2014 ini, ada sejumlah syarat yang ditetapkan pemkot agar bisa dilepaskan. Antara lain hanya lahan yang luasannya di bawah 250 meter persegi. Selain itu pemkot juga akan menggunakan sistem harga yang sesuai dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Serta uang bisa memohon pelepasan lahan adalah pemohon yang sudah menempati lahan itu selama 20 tahun berturut-turut.

Dikatakan Yayuk, sampai saat ini ada asejumlah 46.611 persil lahan surat ijo yang ada di Surabaya. Namun, berdasarkan syarat yang sesuai perda itu, hanya 12.000 ribu persil yang bisa dilakukan pelepasan. Selebihnya kalau tidak mau membebaskan maka tetap harus membayar sewa.

“Kalau yang sudah masuk sebanyak 12 permohonan itu kebanyakan dari kawasan Perak. Tapi ya belum tahu, prinsipnya kalau mereka setuju dengan mekanisme sesuai perda ya bisa saja dilakukan pelepasan,” imbuh Yayuk.

Oleh sebab itu, pihaknya menegaskan, saat ini DPBT akan giat melakukan sosialisasi pada warga pemegang surat ijo tentang perda dan perwali. Sosialisasi itu akan dimaksimalkan supaya warga tahu keuntungan yang akab didapatkan saat melakukan pelepasan lahan. Di sisi lain, lahan lahan surat ijo yang dipakai warga dikatakan Yayuk pemanfaatannya bermacam-macam. Mulai dari rumah tinggal, kantor, hotel, dan juga pertokoan.

Tahun ini, pemkot menargetkan biaya sewa lahan dari ijin pemakaian tanah sebesar Rp 44 miliar. “Tapi skerang sudah surplus banyak, jadi target sudah tercapai 272 persen,” pungkas Yayuk. (KS1/RED)

Leave a Reply