Penyebrangan Ujung-Kamal, Bagai Telur di Ujung Tanduk (Seri 1)

SURABAYA (kabarsurabaya.com) – Nasib pelayanan jasa penyeberangan Ujung-Kamal nampaknya sudah memasuki babak baru bagai telur di ujung tanduk. Hal ini terkait dengan ancaman kebangkrutan atas beban operasional yang ditanggung tiga operator kapal Feri yang beroperasi saat ini.

Ilustrasi Pengguna Feri Ujung-Kamal

Hal ini terkait dengan persetujuan Presiden untuk membebaskan biaya kendaraan R2 dan memberikan diskon 50% untuk kendaraan R4 atau lebih, yang melewati jembatan suramadu. Yang tentu saja akan sangat berdampak pada penurunan jumlah penumpang dan kendaraan yang menggunakan jasa penyeberangan feri Ujung-Kamal.

Seperti dikemukakan General Manager (GM) PT Angkutan Sungai Danau dan Perairan (ASDP) Cabang Surabaya, Elvi Yosa, pihaknya akan melihat perkembangannya selama sebulan kedepan, atau minimal 15 hari, setelah Perpres yang ditandatangani Presiden efektif diberlakukan.

“Kami akan lihat kondisinya selama sebulan dulu. Bila memang penyeberangan feri ini sudah tidak dibutuhkan lagi, ya kami akan ajukan penutupan,” terang Elvi.

Ilustrasi Pengguna Tol Jembatan Suramadu

Ia juga menjelaskan, begitu evaluasi sebulan paska Perpres diefektifkan, ASDP akan bersikap untuk menetapkan keputusan berhenti operasional. Sebab, bisa dipastikan, arus penumpang pelayanan jasa penyeberangan yang melintasi selat Madura itu akan sepi seiring penggratisan dan penurunan tarif di Jembatan Suramadu.

“Ketika Perpres penurunan tarif di Suramadu diberlakukan, apakah masyarakat masih membutuhkan penyeberangan Ujung-Kamal atau tidak. Kalau sudah tidak dibutuhkan, mending ditutup saja,” katanya.

Elvi mengungkapkan, segera mengajukan penghentian operasional penyeberangan Feri Ujung – Kamal ke pemerintah melalui Dishub dan LLAH Pemprov Jatim, jika memang masyarakat sudah tidak lagi membutuhkan jasa penyeberangan.

Namun menurut Elvi, sebenarnya masih ada opsi lain yang mungkin bisa ditawarkan, jika memang penyeberangan Ujung-Kamal ini masih dibutuhkan sebagai jasa lintasan di Selat Madura. Yaitu dengan pemberian subsidi pemerintah.

“Jujur saja, kami sudah tidak mampu lagi menanggung beban biaya operasionalnya,” jelas Elvi.

Dijelaskan pula, sebelum berdirinya Jembatan Suramadu, penyeberangan Feri Ujung – Kamal bisa melayani lebih dari 5.000 sepeda motor per hari. Namun langsung merosot menjadi 1.500 unit perhari, sejak Jembatan Suramadu di fungsikan.

Begitu juga dengan kendaraan roda empat (R4) yang menggunakan jasa penyeberangan Suramadu tersisa 300 hingga 400 unit/hari dari sebelumnya suramadu difungsikan yang mencapai 1.000 unit/hari.

“Nah kalau kemudian jembatan suramadau di gratiskan, ya pasti bangkrut lah kita. Tarif yang kami terapkan saat ini saja sudah banyak membuat banyak kerugian,” tukas Elvi.

Ia juga mencontohkan, untuk tarif R4 sebesar Rp 45.000 ribu, sudah jauh dari harga operasional yang sesungguhnya yaitu Harga Pokok Penjualan (HPP). Apabila disesuaikan dengan HPP, semestinya ASDP bisa memungut tarif dengan besaran Rp 120 ribu untuk R4. Begitu juga dengan tarif per orang yang diterapkan saat ini senilai Rp 5.000.

“Kalau mengikuti harga HPP, mestinya Rp 10 ribu. Jadi, sudah sangat tidak mungkin kalau kami bersaing di tarif,” ingatnya.

Saat ini ASDP hanya mengoperasikan sebanyak 4 armada feri untuk melayani penyeberangan Ujung – Kamal, karena untuk menekan kerugian yang lebih besar. Empat armada itu masing-masing milik PT Dharma Lautan Utama (DLU) 1 unit, PT Jembatan Nusantara 1 unit dan ASDP 2 unit.

“Sebelumnya, sekitar empat bulan yang lalu kami masih mengoperasikan 6 armada. Tapi, dua perusahaan pelayaran swasta, masing-masing PT DLU dan PT Jembatan Nusantara, menarik masing-masing 1 armadanya karena tidak kuat lagi menanggung kerugian biaya operasional,” pungkasnya. (EP)

Leave a Reply