Penyebrangan Ujung-Kamal, Bagai Telur di Ujung Tanduk (Seri 2)

SURABAYA (kabarsurabaya.com) – Pemerintah, seperti yang disampaikan Presiden Joko Widodo, telah menyetujui untuk membebaskan biaya R2 dan subsidi 50% untuk R4 atau lebih yang menggunakan jembatan suramadu.

Ilustrasi Penyeberangan Feri Ujung-Kamal

Terkait permasalahan ini, Ketua Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan (Gapasdap) Jatim Khoiri Soetomo, menyampaikan bahwa pada dasarnya bisa menerima apa yang dilakukan oleh pemerintah yang ingin membantu rakyat dengan memberikan subsidi bagi pengguna jalan tol suramadu.

Namun Ia juga mengingatkan bahwa para pengguna kapal fery juga rakyat yang berhak untuk mendapatkan keadilan dalam bentuk subsidi juga.

“Para pengguna ferry kan juga rakyat yang berhak mendapat subsidi. Jangan sampai pemerintah kemudian berlaku tidak adil pada warganya,” terangnya saat dihubungi kabarsurabaya.com, Selasa (9/2/2016).

Terkait dengan pola dan besaran subsidi untuk pengguna ferry, Khoiri menilai pemerintah bisa menghitung dan melakukan konsultasi dengan mereka-mereka yang ahli.

Ilustrasi Pengguna Jembatan Suramadu

“Yang penting bagi kami selaku pengusaha angkutan ferry, yang penting tidak rugi, bisnis pasti masih bisa jalan,” lanjutnya.

Sebenarnya menurut Khoiri, ada solusi yang bisa dilakukan yaitu dengan memberikan public services obligation (PSO) alias subsidi. Namun pihaknya juga menyadari bahwa hal itu sulit dilakukan mengingat status penyebrangan ujung-kamal adalah penyebrangan komersial. Karena itu menurut dia, pemerintah, dalam hal ini departemen perhubungan harus merubah dulu status penyebrangan ujung-kamal, tidak lagi sebagai komersial.

“Sebenarnya ini sudah pernah kita ajukan, bahkan sejak jembatan suramadu mulai di jalankan. Tetapi faktanya, sampai sekarang tidak mendapat tanggapan sama sekali,” terangnya.

Bagaimanapun caranya, mustinya menurut Khoiri, pemerintah harus memperhatikan penyebrangan ujung-kamal karena ini bisa menjadi alternatif pintu gerbang pulau madura dan back-up dari jembatan suramadu.

“Di beberapa negara, sebenarnya kasus seperti ini sudah terjadi. Tetapi pemerintah setempat mampu mengatasinya dengan baik sehingga ferry yang ada tidak mati, meski sudah ada terowongan bawah laut maupun tol antar pulau seperti suramadu ini,” tambahnya.

Khoiri juga menjelaskan, bila sampai penyeberangan ujung-kamal tutup, maka yang rugi adalah kita semua termasuk pemerintah. Karena kalau suatu saat terjadi sesuatu dengan jembatan suramadu, maka untuk membuka penyebrangan lagi akan lebih sulit dan memerlukan biaya yang lebih besar lagi.

Seperti diketahui, jembatan suramadu memiliki beberapa kelemahan yang bila terjadi (dan ferry sudah tidak ada) akan membuat terputusnya hubungan madura dengan daerah lain. Diantaranya; bila terjadi kemacetan di tengah-tengah jalan tol suramadu, entah karena kendaraan terbalik, meledak, maupun mogok.

Selain itu juga masalah gangguan alam, seperti angin kencang atau ombak tinggi. Maupun adanya maintenance jembatan yang dilakukan. Maka bisa dipastikan jalur transportasi ke pulau Madura akan terputus.

“Nah kalau sudah terjadi seperti itu, terus mau lewat mana kalau ke Madura, kalau penyebrangan ujung-kamal sudah tutup? Ini juga harus menjadi pemikiran pemerintah dong,” ungkap Khoiri.

Sementara sebagai anggota direksi Darma Lautan Utama (DLU), Khoiri menegaskan bahwa prinsip bisnis, bila memang suatu usaha itu sudah tidak menguntungkan lagi ya pasti ditutup atau otomatis akan tutup dengan sendirinya karena rugi.

“Begitu juga sikap DLU dalam persoalan penyeberangan ujung-kamal ini. Kalau pengusaha sudah tidak kuat lagi ya pasti tutup dengan sendirinya,” pungkasnya.

Lalu kalau benar-benar penyeberangan ujung-kamal tutup. Siapa yang paling bertanggungjawab ??? (EP)

Leave a Reply