21.1 C
New York
Jumat, Juli 30, 2021

Buy now

PKP Wajib Buat E-Faktur




SURABAYA (kabarsurabaya.com) – Mulai 1 Juli 2015 Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang dikukuhkan pada Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Jawa dan Bali diwajibkan membuat Faktur Pajak berbentuk elektronik (e-Faktur), setelah diujicoba setahun yang lalu.

Kepala Bidang P2 Humas DJP I, Teguh Pribadi Prasetyo
Kepala Bidang P2 Humas DJP I, Teguh Pribadi Prasetyo mengatakan, selain praktis dan efisien serta memudahkan bagi PKP, faktur pajak dengan aplikasi elektronik itu bisa menekan penyalahgunaan yang selama ini terjadi, seperti penerbitan faktur pajak oleh wajib pajak (WP) non PKP, keterlambatan penerbitan faktur pajak, faktur pajak fiktif, atau faktur pajak ganda.

“e-faktur ini selain sulit disalahgunakan karena yang menerbitkan kantor pajak dan diberi nomor, juga memberikan kemudahan, kenyamanan dan keamanan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan,” kata Teguh di acara peluncuran e-Faktur, di Kantor Wilayah DJP I, Rabu (1/7/2015).

Untuk penerapan pembuatan e-faktur ini menurut Teguh, DJP menyediakan aplikasi yang dapat diinstall di perangkat komputer milik Pengusaha Kena Pajak dan e-faktur secara otomatis terhubung ke program e-SPT. Sehingga akan memudahkan Pengusaha Kena Pajak dalam membuat SPT Masa PPN secara elektronik menggunakan program e-SPT.

Disinggung mengenai pemahaman dan perilaku PKP selama 1 tahun program ini disosialisasikan, Teguh menjelaskan bahwa samapai saat ini baru sekitar 67,41% PKP yang menggunakan e-Faktur, dari sekitar 15.452 PKP yang mendaftar baru sekitar 7,832 PKP. Jadi masih ada sekitar 40% lebih PKP yang belum menggunakan e-Faktur, sehingga faktur pajaknya menjadi tidak sah.

“PKP yang telah diwajibkan membuat e-Faktur tapi tidak menjalankan dan tidak membuat e-Faktur yang sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan, dianggap tidak membuat Faktur Pajak,” ungkapnya.

Konsekuensi dari tidak dijalankannya e-Faktur ini oleh PKP menurut Teguh, bisa menyebabkan PKP tersebut dikenai sangsi administrasi berupa denda sebesar 2% dari dasar Pengenaan Pajak sesuai Pasal 14 ayat 4 UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Lebih jauh Teguh mengungkapkan bahwa pihak DJP selalu menghimbau kepada seluruh Pembeli Barang Kena Pajak dan atau Penerima Jasa Kena Pajak yang menerima faktur Pajak dari PKP yang telah diwajibkan membuat e-Faktur, agar memastikan bahwa faktur pajak yang diterima merupakan e-Faktur.

”Dengan melakukan validasi tersebut, pebeli barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak, telah berperan aktif untuk memastikan Ppn dan pajak penjualan barang mewah benar-benar di setor ke Kas Negara,” pungkas Teguh. (Edmen Paulus)




Related Articles

Stay Connected

21,995FansSuka
2,878PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -spot_img

Latest Articles