Rakyat Jadi Korban Biaya Tinggi PLN

SURABAYA (kabarsurabaya.com) – Masalah besarnya potongan biaya pada pembelian token listrik PLN ternyata banyak tidak dipahami masyarakat, karena pada umumnya masyakat hanya berfikir ‘yang penting listriknya menyala’.

Padahal kalau masyrakata mau sedikit peduli dengan melihat struk pembelian token, akan terlihat bahwa potongan biaya yang ditanggung masyarakat cukup besar.

Bila diperhatikan di dalam struk pembelian token, terlihat bahwa masyarakat harus mengalami pemotongan biaya-biaya yang tidak semestinya menjadi tanggungjawab masyarakat. Diantaranya seperti biaya administrasi, meterai, dan pajak penerangan jalan (PPJ).

Besarnya potongan inilah yang sempat dikemukakan Menko Matirim dan Sumber Daya Rizal Ramli beberapa waktu lalu, yang mensinyalir adanya permainan mafia di pulsa listrik [token] atau listrik pintar PT PLN Persero terkait ketika konsumen membeli pulsa listrik Rp 100.000 namun nilai listrik yang didapat hanya setara Rp 70.000.

Bila melihat struk token, terlihat adanya potongan biaya administrasi yang lumayan besar. Apa ini layak menjadi beban masyarakat semua ?

Kemudian potongan biaya materai Rp 3.000 untuk pembelian token 250 ribu – 1 juta, dan meterai Rp 5.000 untuk token diatas 1 juta. Apakah meterai memang harus ada ?

Bila memang demikian, maka menyitir perkataan pengamat ekonomi Univetsitas Katolik Widya Mandala Herlina Yokaroida, itu berarti PLN telah memunculkan ekonomi biaya tinggi.

“Listrik itu milik public, dimana listrik menjadi bagian dari pembangunan dan itu harus bebas dinikmati oleh masyarakat tanpa harus dibebani administrasi,”  tegas Herlina.

Lalu, kenapa masyarakat yang harus menanggung biaya administrasi tersebut ?

Belum lagi bila dilihat juga ada potongan PPJ yang cukup besar (tergantung dari masing-masing daerah), yang rata-rata berkisar di angka 10% dari harga pembelian Token. Apakah ini cukup adil ?

Dengan jumlah pelanggan PLN di Jatim yang hampir mencapai angka 10 juta (sekitar 30% nya adalah pelanggan prabayar). Berapa Milyar dana yang bisa dihimpun dari penerapan ketiga komponen biaya (administrasi, materai, PPJ) yang ditanggung masyarakat selama sebulan ? Bagaimana kalau setahun ?

Bagaimanapun PLN tentu punya hitung-hitungan sendiri. Namun yang jadi pertanyaan kemudian, meski sudah berkali-kali tarif listrik dinaikan dan di subsidi, tetap saja PLN mengaku selalu rugi. (Edmen Paulus)

Leave a Reply