Tahun Pembinaan Wajib Pajak, Diharapkan Dorong Kenaikan Perolehan Pajak

SURABAYA (kabarsurabya.com) – Tahun 2015 telah ditetapkan sebagai Tahun Pembinaan Wajib Pajak (TPWP) oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Kebijakan ini memiliki bertujuan untuk menghapuskan sanksi administrasi bagi Wajib Pajak yang terlambat menyampaikan SPT Tahunan atau pembetulan SPT Tahunan.

Teks Foto : Kepala Bidang P2 Humas Kanwil Ditjen Pajak Jawa Timur, Teguh Pribadi Prasetya saat memberikan penjelasan pada wartawan, sela-sela Sosialisasi Perpajakan, dalam rangka mewujudkan tahun pembinaan Wajib Pajak 2015, akhir pekan kemarin.

Dalam program reinventing policy ini, insentif diberikan kepada seluruh jenis pajak, diberikan kepada Wajib Pajak yang menyampaikan SPT pertama kalinya atau SPT pembetulan, serta diberikan atas keterlambatan pembayaran maupun keterlambatan pelaporan SPT yang dilakukan di tahun 2015.

“Jadi kesempatan ini jangan sampai disia-siakan karena hanya tersisa 4 bulan lagi. Jadi untuk wajib pajak diharapkan bisa segera nelakukan perbaikan maupun melakukan proses pembayaran untuk yang belum menyelesaikan tanggungjawab pajaknya 5 tahun terakhir,” terang Kepala Bidang P2 Humas Kanwil Ditjen Pajak Jawa Timur, Teguh Pribadi Prasetya.

Ditegaskan pula bahwa pada tahun ini pemerintah sudah memberlakukan tahun pembinaan pajak dengan membebaskan denda bunga bagi wajib pajak yang kurang membayar pajaknya dalam lima tahun terakhir.

“Maka tahun depan adalah tahun pendisiplinan pajak. Dan ini adalah bagian dari upaya perbaikan kepatuhan,” terang Teguh kepada wartawan di sela-sela Sosialisasi Perpajakan, dalam rangka mewujudkan tahun pembinaan Wajib Pajak 2015, akhir pekan kemarin.

Dengan demikian lanjut Teguh, pada tahun depan, Pemerintah akan lebih agresif dalam menarik penerimaan perpajakan, dan tidak akan lagi memberikan ampun kepada wajib pajak yang lalai dalam menunaikan kewajiban perpajakannya.

Terkait dengan pencapaian pajak, berdasarkan data Kanwil Pajak Jawa Timur, penerimaan Negara dari sektor pajak di Jawa Timur hingga tanggal 10 Agustus 2015 mencapai Rp17,406 Trilyun. Jumlah tersebut memang belum sanggup mengejar separuh dari target penerimaan pajak yang ditetapkan pemerintah senilai Rp 38, 607 Trilyun.

“Meski masih jauh dari patokan, Kami tetap optimistis bisa menggenjot pendapatan pajak yang prediksi bakal terjadi kenaikan prosentase sebesar 93 persen atau naik sekitar 2 persen dari capaian tahun lalu sebesar 91,27 persen,” terangnya.

Lebih jauh Teguh menegaskan bahwa kebijakan ini memberikan ruang atau kesempatan kepada wajib pajak untuk memperbaiki surat pemberitahuan (SPT)-nya selama lima tahun terakhir. Apalagi jika mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 91 Tahun 2015, jelas disebutkan bahwa pembetulan SPT ini memang bersifat wajib.

Artinya, pengampunan pajak versi reinventing policy ini berbeda dengan kebijakan sunset policy yang bersifat sukarela.

“Kami berharap reinventing policy ini akan menghasilkan dampak signifikan terhadap penerimaan Negara dibandingkan dengan kebijakan sunset policy yang pernah di gelar di tahun 2008,” lanjut Teguh.

Hingga saat ini menurut Teguh, kepatuhan wajib pajak masih relatif rendah. Salah satu faktor penyebabnya adalah tingkat pengetahuan perpajakan masyarakat yang juga masih rendah.

Untuk itulah perlu di gelar beragam kampanye perpajakan, mulai dari sosialisasi, hingga menyiapkan kelas khusus pajak bagi masyarakat di setiap kantor pelayanan pajak. (Edmen Paulus)

Leave a Reply