Tolak Uji Materi UU Perkawinan, MK Dinilai Tidak Beri Solusi

SURABAYA (kabarsurabaya.com) – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak uji materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) yang diajukan oleh tiga orang konsultan hukum dan seorang mahasiswa. Dalam putusan yang dibacakan pada Kamis (18/6/15), MK menyatakan ketentuan keabsahan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Ilustrasi hubungan beda agama

Terhadap permohonan itu, MK berpendapat setiap warga negara wajib tunduk terhadap pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dalam menjalankan hak dan kebebasannya. Hal tersebut demi menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain.

Pembatasan juga diperlukan guna memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

“Putusan MK terhadap permohonan uji materi UU Perkawinan tidak memberikan solusi bagi permasalahan perkawinan dua orang yang berbeda agama,” menurut Victor Imanuel Nalle, Ketua Pusat Kajian Konstitusi dan Pancasila Universitas Katolik Darma Cendika (PK2P UKDC), dalam pernyataan persnya yang diterima kabarsurabaya.com, Jumat (19/6/2015).

Menurut Victor, seharusnya negara tidak mengintervensi hak konstitusional warga negara dalam melangsungkan perkawinan maupun hak konstitusional untuk memeluk agama atau kepercayaan. Intervensi negara dalam UU Perkawinan mengakibatkan seringkali salah seorang dari pasangan yang berbeda agama harus mengalah untuk meninggalkan agama atau kepercayannya demi keabsahan perkawinan.

“Negara dalam hal ini telah mengambil alih peran agama untuk menetapkan keabsahan perkawinan dari aspek religiusitas. Padahal dalam putusannya, MK juga menyatakan bahwa peran negara untuk menetapkan keabsahan perkawinan secara administratif. Intervensi negara terlalu jauh dalam pengaturan perkawinan,” tandas Victor.

Salah seorang Hakim Konstitusi, Maria Farida Indrati, mengajukan alasan yang berbeda (concurring opinion) dalam putusan MK. Menurut Maria, UU Perkawinan seharusnya memberi solusi bagi mereka yang sulit melangsungkan perkawinan karena perbedaan agama atau kepercayaan.

“Karena UU Perkawinan ini dibentuk 41 tahun yang lalu, sebelum ada Perubahan UUD 1945, maka sudah selayaknya UU Perkawinan dikaji kembali dan dipertimbangkan dilakukan perubahan agar menjadi Undang-Undang yang dapat melindungi dan menjamin hak konstitusional dan hak asasi semua warga negara,” ujar Maria. (Edmen Paulus)

Leave a Reply