14.7 C
New York
Minggu, November 22, 2020

Buy now

Tolak Uji Materi UU Perkawinan, MK Dinilai Tidak Beri Solusi




SURABAYA (kabarsurabaya.com) – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak uji materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) yang diajukan oleh tiga orang konsultan hukum dan seorang mahasiswa. Dalam putusan yang dibacakan pada Kamis (18/6/15), MK menyatakan ketentuan keabsahan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Ilustrasi hubungan beda agama
Terhadap permohonan itu, MK berpendapat setiap warga negara wajib tunduk terhadap pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dalam menjalankan hak dan kebebasannya. Hal tersebut demi menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain.

Pembatasan juga diperlukan guna memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

“Putusan MK terhadap permohonan uji materi UU Perkawinan tidak memberikan solusi bagi permasalahan perkawinan dua orang yang berbeda agama,” menurut Victor Imanuel Nalle, Ketua Pusat Kajian Konstitusi dan Pancasila Universitas Katolik Darma Cendika (PK2P UKDC), dalam pernyataan persnya yang diterima kabarsurabaya.com, Jumat (19/6/2015).

Menurut Victor, seharusnya negara tidak mengintervensi hak konstitusional warga negara dalam melangsungkan perkawinan maupun hak konstitusional untuk memeluk agama atau kepercayaan. Intervensi negara dalam UU Perkawinan mengakibatkan seringkali salah seorang dari pasangan yang berbeda agama harus mengalah untuk meninggalkan agama atau kepercayannya demi keabsahan perkawinan.

“Negara dalam hal ini telah mengambil alih peran agama untuk menetapkan keabsahan perkawinan dari aspek religiusitas. Padahal dalam putusannya, MK juga menyatakan bahwa peran negara untuk menetapkan keabsahan perkawinan secara administratif. Intervensi negara terlalu jauh dalam pengaturan perkawinan,” tandas Victor.

Salah seorang Hakim Konstitusi, Maria Farida Indrati, mengajukan alasan yang berbeda (concurring opinion) dalam putusan MK. Menurut Maria, UU Perkawinan seharusnya memberi solusi bagi mereka yang sulit melangsungkan perkawinan karena perbedaan agama atau kepercayaan.

“Karena UU Perkawinan ini dibentuk 41 tahun yang lalu, sebelum ada Perubahan UUD 1945, maka sudah selayaknya UU Perkawinan dikaji kembali dan dipertimbangkan dilakukan perubahan agar menjadi Undang-Undang yang dapat melindungi dan menjamin hak konstitusional dan hak asasi semua warga negara,” ujar Maria. (Edmen Paulus)




Related Articles

Lapangan Yonif Raider 500/Sikatan, jadi Ajang Adu Kemampuan Prajurit Kodim Surabaya Utara

SURABAYA (kabarsurabaya.com) Profesionalisme dan kemampuan prajurit Kodim 0830/Surabaya Utara, kembali diuji.  Kali ini, keahlian menembak prajurit di bawah kendali Kolonel Inf Sriyono itu, dibuktikan...

Huawei Segera Hadirkan Jam Tangan Pintar

JAKARTA (kabarsurabaya.com) - Wearable tech atau teknologi wearable saat ini menjadi salah satu sektor dengan perkembangan tercepat dalam industri teknologi, era baru perangkat wearable menyediakan konektivitas tanpa batas dan sensor...

Hebat!! 33 Kelurahan di Surabaya Nol Kasus Covid-19

SURABAYA (KabarSurabaya.com) - Sebanyak 33 kelurahan di Kota Surabaya sudah menunjukkan nol kasus Covid-19. Hal itu disampaikan Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Pemkot Surabaya Febriadhitya...

Stay Connected

20,832FansSuka
2,443PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -

Latest Articles

Lapangan Yonif Raider 500/Sikatan, jadi Ajang Adu Kemampuan Prajurit Kodim Surabaya Utara

SURABAYA (kabarsurabaya.com) Profesionalisme dan kemampuan prajurit Kodim 0830/Surabaya Utara, kembali diuji.  Kali ini, keahlian menembak prajurit di bawah kendali Kolonel Inf Sriyono itu, dibuktikan...

Huawei Segera Hadirkan Jam Tangan Pintar

JAKARTA (kabarsurabaya.com) - Wearable tech atau teknologi wearable saat ini menjadi salah satu sektor dengan perkembangan tercepat dalam industri teknologi, era baru perangkat wearable menyediakan konektivitas tanpa batas dan sensor...

Hebat!! 33 Kelurahan di Surabaya Nol Kasus Covid-19

SURABAYA (KabarSurabaya.com) - Sebanyak 33 kelurahan di Kota Surabaya sudah menunjukkan nol kasus Covid-19. Hal itu disampaikan Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Pemkot Surabaya Febriadhitya...

Daihatsu Perbarui Fitur Smart Assist IIIt pada Hijet dan Atrai di Jepang

JEPANG (kabarsurabaya.com) Daihatsu Motor Co., Ltd. di Jepang kembali melakukan pembaruan pada sebagian fitur kendaraannya, yakni pada kendaraan niaganya melalui Hijet Truck dan Hijet...

Ricuh, Demo Tolak Omnibus Law di Surabaya

SURABAYA (kabarsurabaya.com) Aksi demo yang menolak penetapan Omnibus Law (Getol) di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis, (8/10/2020) berakhir ricuh. Massa merusak pagar berduri...