UMK Surabaya Rp 3,111.000 Atau Rp 3.021.661?

SURABAYA (kabarsurabaya.com) Penentuan Upah Minimum Kota (UMK) Surabaya 2016 bakal segera diketahui kepastiannya. Ini setelah Pemkot Surabaya merampungkan perhitungan untuk UMK Surabaya.

Hasilnya, ada dua angka setelah melalui proses perhitungan Dewan Pengupahan untuk usulan UMK 2016, yaituRp 3.111.000 dan Rp 3.021.650. Dua usulan nilai itu diserahkan langsung ke gubernur setelah ditandatangani oleh Penjabat (Pj) Walikota Surabaya Nurwiyatno, kemarin. (28/10/15).

Adanya dua usulan nilai yang berbeda tersebut disebabkan karena ada dua metode yang digunakan dalam perhitungan. Yang pertama, sebagaimana dijelaskan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Dwi Purnomo menyatakan, adalah usulan dari serikat buruh. Mereka menggunakan sistem perhitungan yang berdasar pada serat edaran gubernur No 560/20059/031/2014.

“Sedangkan nilai yang kedua adalah nilai UMK usulan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Mereka menggunakan dasar peraturan pemerintah PP Nomor 78 Tahun 2015,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Surabaya, Dwi Purnomo.

Secara detail dijelaskan, di saat Agustus lalu, memang aturan PP ini baru diterbitkan oleh pemerintah pusat. Dimana perhitungannya berbeda dengan metode perhitungan sebelumnya sebagaimana yang ada dalam surat edaran gubernur. Adanya perbedaan itu membuat adanya dua kubu perhitungan antara Apindo dan serikat buruh

Dimana untuk metode lama atau yang dijadikan dasar dari perhitungan serikat buruh, metodenya adalah dengan mengalikan nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan pertumbuhan ekonomo dan inflasi.

“Dimana hasil surveil KHL di beebrapa titik di Surabaya adalah Rp 2.789.806 lalu dikalikan dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,83 persen dan inflasi saat ini 4,67 persen. Sehingga hasilnya adalah Rp 3.110.633 yang dibulatkan menjadi Rp 3.111.000,” urai Dwi.

Perhitungan itu beda metode yang dipakai oleh Apindo. Berdasarkan acuan yang dipakai di atas, perhitungan mereka dihasilkan dengan rincian UMK berjalan (yang saat ini) ditambah dengan hasil perkalian UMK dengan pertumbuhan ekonomi dan inflasi saat ini. Hasilnya adalah Rp. 3.021.650. Atau selisih Rp 89.350 lebih kecil dari usulan serikat buruh.

“Kami memang tidak bisa menyatukan. Kalau prinsip dari Apindo pasti sekecil-kecilnya, kalau serikat buruh pasti sebesar-besarnya. Jadilah kami memutuskan untuk tidak memilih satu diantaranya karena masing-masing pihak juga memmiliki dasar yang kuat,” urai Dwi yang juga berlaku sebagai Dewan Pengupahan Kota Surabaya itu.

Sementara itu, Pj Wali Kota Surabaya, Nurwiyatno menyampaikan apresiasi kepada serikat buruh, Apindo dan dewan pengupahan yang telah berhasil menentukan nilai usulan UMK Surabaya 2016. Sementara di beberapa daerah disebutnya masih ada tarik ulur dalam penetapan nominal usulan UMK.

“Ini merupakan kerja sama yang baik antara komponen yang mewakili buruh dan pengusaha. Apindo minta tidak naik karena terkait kemampuan keuangan perusahaan sementara buruh minta naik karena terkait kebutuhan yang terus naik. Tetapi dengan ini, artinya kita semakin dewasa dalam memahami kondisi yang ada,” ujar Nurwiyatno.

Meski sudah menandatangani dua usulan UMK tersebut, Nurwiyatno sejatinya berharap hanya ada satu usulan nominal UMK yang diajukan ke gubernur. Karenanya, dia berharap ke depan, komunikasi antar komponen yang terkait pengusulan UMK tersebut, bisa lebih baik lagi sehingga bisa mengambil keputusan lewat musyawarah mufakat.

“Harapan saya, ke depannya, komunikasi lebih ditingkatkan sehingga hanya satu usulan UMK yang diberikan ke gubernur,” sambung dia.

Koordinator Serikat Pekerja Serikat Buruh (SPSB) Kota Surabaya, Dendy Prayitno mengatakan, nominal UMK 2016 yang telah ditandatangani Pj Wali Kota Surabaya tersebut merupakan angka riil yang tidak muluk-muluk.

“Dari angka ini, kami akan tetap melakukan pengawalan. Kami akan terus membangun hubungan dengan gubernur,” kata Dendy Prayitno. (KS1/RED)

Leave a Reply