M. Nuh Terpilih Jadi Ketua MWA ITS

SURABAYA (kabarsurabaya.com) – Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang juga mantan Rektor ITS, Mohammad Nuh, terpilih secara aklamasi dalam suasana musyawarah mufakat dan kekeluargaan, sebagai ketua Majelis Wali Amanat (MWA) Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya. MWA.

M. Nuh Terpilih Jadi Ketua MWA ITS

Ini adalah sejarah pertama bagi ITS setelah ditetapkan sebagai  salah satu Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) dari sebelas PTN BH di Indonesia.

Dalam pemilihan yang berlangsung Kamis (17/3/2016) siang itu, dari 17 anggota MWA, 2 orang berhalangan hadir, masing-masing Gubernur Jatim, Soekarwo, yang hari ini mengadakan serangkaian acara pernikahan putri terakhirnya, dan Menteri Perikanan dan Kelautan, Susi Pudjiastuti. Sementara Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, M. Nasir, kehadirannya diwakilkan oleh Dirjen SDM Iptek dan Dikti, Ali Gufron.

Terpilih untuk mendampingi M. Nuh sebagai ketua adalah Ir. Musyanif, dari unsur masyarakat sebagai wakil ketua, dan Prof Darminto, sebagai sekretaris dari unsur dosen.

Dalam sambutan, setelah pemilihan, Nuh mengatakan, amanah yang diembannya sebagai ketua MWA adalah bagian yang tidak terpisahkan dari amanah untuk mengembangkan ITS jauh lebih baik lagi dari apa yang dicapai sekarang.

“Dengan menjadi PTN BH, ITS sesungguhnya mendapat mandat untuk menjadi perguruan tinggi berkelas dunia (world class university), tapi itu saja tidaklah cukup, jika tidak berkontribusi secara regional dan nasional,” katanya.

Nuh juga berharap, dengan disandangnya PTN BH oleh ITS, masyarakat kampus, baik itu dosen, mahasiswa, serta karyawan, harus bisa merasakan adanya perubahan yang signifikan. Demikian juga bagi masyarakat di luar kampus dan para alumninya.

Diketahui, ITS ditetapkan sebagai PTN BH pada 17 Oktober 2014 melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 83 Tahun 2014. Dengan status itu ITS mengemban amanah baru, yaitu harus mampu melakukan pengelolaan secara otonom.

Rektor ITS, Joni Hermana mengatakan, dengan PP itu dan turunnya PP tentang Statuta ITS PTN BH, maka otonomi pengelolaan ITS menjadi lebih bebas untuk dapat berkreasi.

“Kebebasan berkreasi tersebut harus bisa menjadi peluang agar ITS bisa maju dengan pesat didukung oleh pengelolaan yang professional,” terangnya.

Otonomi ITS sebagai PTN BH meliputi bidang akademik dan non akademik. Otonomi di bidang akademik diantaranya adalah penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Sementara untuk bidang akademik, ITS juga akan memiliki otonomi dalam mengatur persyaratan akademik mahasiswa yang akan diterima (pembukaan, perubahan, dan penutupan program studi), kurikulum program studi, proses pembelajaran, penilaian hasil belajar, persyaratan kelulusan, wisuda, pelaksanaan penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

“Untuk otonomi di bidang non-akademik, ITS memiliki otonomi untuk menetapkan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, serta sarana prasarana,” pungkas Joni Hermana. (EP)

Leave a Reply