2016, RAPBD Diusulkan Rp 7,7 Trilliun

*Dewan Masih Persoalkan Pencairan Dana Hibah

SURABAYA (kabarsurabaya.com) Rencana Anggaran Belanja Daerag (RAPBD) Kota Surabaya tahun 2016 mulai dilakukan pembahasan di legislatif maupun eksesutif. Untuk tahun depan, anggaran belaja dalam RAPBD tahun 2016 diusulkan senilai Rp 7,7 trilliun.

Akan tetapi nilai tersebut belum final karena DPRD Surabaya masih mempermasalahkan soal pencairan danan hibah. Anggaran itu sampai saat ini masih belum jelas penyalurannya.

Edi Rahmat

Hal itu tampak dalam pembahasan KUAPPAS APBD 2016 yang kini mulai dilakukan oleh tim anggaran pemkot dan juga badan anggaran dari DPRD Surabaya. Akan tetapi, proses pembahasan tersebut diprediksi akan memakan waktu yang cukup lama dan alot.

Terbukti dalam rapat KUAPPAS ABPD 2016 yang digelar kemarin, rapat yang dimulai sejak pagi hingga sore masih menghasilkan hasil yang nihil.

Anggota banggar yang sekaligus sekretaris Komisi B DPRD Surabaya Edi Rachmat menyatakan, pembahasan anggaran untuk tahun 2016 memang masih belum menemui kesepakatan.

Sehingga pembahasan masih perlu pendalamaan yang panjang. Diantaranya poin yang dipermasalahkan adalah penganggaran dana untuk hibah.

“Kita tunggu kejelasan surat edarannya. Jangan sampai kita sudah rapatkan dan putuskan dalam RAPBD tahun depan, tapi nyatanya hasilnya berbeda dengan penafsiran SE. Maka lebih baik dipending dulu pembahasannya,” kata Edi Rachmat, politisi partai Hanura ini, kemarin. (23/10/15)

Persoalan dana hibah yang dipermasalahkan termasuk untuk dana hibah jaring aspirasi masyarakat dan juga sejumlah dana hibah yang lain.

Sebagaimana dalam surat edaran kemendagri yang sebelumnya diterima pemkot. SE tersebut menyatakan bahwa yang boleh menerima dana hibah adalah yang berbadan hukum. Seperti yayasan, perseroan terbatas, organisasi masyarakat dan juga koperasi.

Hal senada juga disampaikan oleh anggota banggar lain dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Achmad Zakaria. Selain soal dana hibah, pihaknya menjelaskan bahwa rapat banggar kemarin memang belum final. Lantaran masih banyak hal yang akan ditambahkan dan masih dalam proses pembahasan.

Seperti salah satunya adalah untuk pembahasan penambahan puskesmas rawat inap, peningkatan status puskesmas pembantu menjadi puskesmas induk dan juga penambahan anggaran untuk fasilitas pendidikan dasar.

“Karena kemarin sempat ada laporan bahwa untuk pasien faskes tingkat pertama itu kurang, apalagi yang untuk layanan 24 jam. Maka kita berupaya bisa meningkatkan fasilitas layanan puskesmas rawat inap,” kata Zakari.

Tidak hanya itu, poin yang juga akan ditambahkan dalam RAPBD 2016 nanti juga mencakup tentang penambahan dana revitasisasi pasar tradisional.

Hal ini dikarenakan sudah lama dana untuk revitalisasi pasar tidak ditambahkan oleh pemkot. Padahal pemkot sendiri memiliki visi untuk mengingkatkan kualitas dan fasilitas pasar tradisional.

Lebih lanjut, Zakaria menyebutkan dalam draft RAPBD 2016, pemkot menganggarkan dana anggaran belanja sebesar Rp 7,763 trilliun. Sedangkan untuk target pendapatannya di tahun 2016 sebesar Rp 6,907 trilliun. Nilainya naik dibandingkan APBD tahun 2015 murni sebesar Rp 7,26 trilliun.

Dibagian lain Kepala Bappeko Surabaya Agus Imam Sonhaji menyatakan, penundaan rapat banggar ini memang lantaran masih banyak poin yang harus dibahas. Salah satunya memang adalah poin penganggaran dana hibah.

“Kan banyak itu hibah, bukan hanya jasmas, tapi juga ada hibah BOPDA, jadi masih belum final,” ulasnya.

Ketika ditanya apakah pembahasan yang alot ini akan menghambat percepatan pembahasan RAPBD, Agus menolak untuk berkomentar.

“Ya ditunggu hasilnya. Untuk RAPBD 2016 memang segitu, tapi masih bisa berubah,” kata singkat. (ks1/red)

Leave a Reply