Dalam Pilkada, Pers Hendaknya Tetap Independen

SURABAYA (kabarsurabaya.com) – Aliansi Jurnalis Independen [AJI] Surabaya meminta pasangan calon Kepala Daerah untuk menjaga independensi jurnalis dan media massa pada masa pilkada. Demikian hal itu disampaikan

Dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi kabarsurabaya.com, Rabu (30/9/2015), AJI meminta para kandidat kepala daerah di Surabaya tidak memanfaatkan pers, dan sebaliknya mengimbau jurnalis menjaga independensi mereka.

Ketua AJI Surabaya Prasto Wardoyo mengungkapkan, pers merupakan pilar keempat dalam demokrasi Indonesia, karena itu jika mencederai kebebasan pers, sama halnya merusak demokrasi Indonesia yang masih labil.

“Karena itu, kami, AJI Surabaya, mengajak rekan-rekan paslon dan tim sukses Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya, untuk turut menjaga independensi jurnalis dan ruang redaksi,” ujar Prasto.

Adapun beberapa hal yang diserukan AJI Surabaya diantaranya; Tidak melakukan penyensoran, pemaksaan dan penggiringan materi dan sudut pandang jurnalis dalam menulis.  Tidak menjalin kerja sama dengan media massa tertentu yang melanggar UU Nomor 40/1999 tentang Pers, seperti menggunakan perusahaan media atau jurnalis sebagai corong sehingga pemberitaan menjadi tidak berimbang dan subyektif.

Selain itu juga tidak melibatkan jurnalis aktif sebagai tim sukses baik yang masuk struktur maupun yang tidak, karena melibatkan jurnalis sebagai tim sukses paslon tertentu, jelas melanggar UU Nomor 40/1999 tentang Pers,

“Dalam Kode Etik Jurnalistik dan Pedoman Prilaku Jurnalistik yang disusun Dewan Pers, jelas terlihat bahwa pelibatan ini mengancam independensi jurnalis,” terang Prasto.

Hal lain yang menjadi seruan AJI adalah,tidak memberi suap, imbalan, janji dan atau fasilitas lain kepada jurnalis peliput, redaktur, editor sampai level teratas dalam sebuah stuktur keredaksian sesuai UU Nomor 40/1999 tentang Pers, Pasal 7 [2]: Wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik, Kode Etik Jurnalistik Pasal 6: Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.

Demikian juga terkait iklan resmi, AJI menyerukan agar paslon dan timnya menaati Peraturan KPU tentang Kampanye dan Iklan.

“Kami menolak adanya intervensi terhadap jurnalis dan ruang redaksi dengan modus pemasangan iklan atau kerja sama lainnya,” katanya.

Sekalipun demikian, AJImenyadari bahwa seruan ini tidaklah ada artinya bila rekan-rekan jurnalis yang lain tidak menyadari peran, fungsi dan batasannya sebagai seorang jurnalis. Namun setidaknya, AJI berhadap besar paslon sekaligus timnya turut serta memberikan proteksi bagi independensi pers kita.

Prasto juga menegaskan, belajar dari sejarah dan pengalaman masa lalu, pers pernah hancur di titik paling rendah saat ikut terlibat dukung mendukung pada Pemilihan Presiden [Pilpres] 2014 lalu. Saat itu Pers menjadi kehilangan kepercayaan masyarakat, dan menjadi kehilangan marwahnya.

“Tentu kami tidak ingin fase kelam itu terulang lagi dalam Rezim Pilkada. Marilah menjadi pendukung gerakan independensi media sebagai pilar demokrasi keempat,” pungkas Prasto. (Ep)

Leave a Reply