DPD Golkar Jatim Desak Menkumham Cabut SK DPP Golkar Versi Ancol

SURABAYA Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Golkar Jawa Timur mendesak agar Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) agar segera mencabut SK Menkumham tentang pengesahan DPP Golkar versi Ancol. Desakan itu disampaikan Sekretaris DPD Partai Golkar Jatim Ir H Gesang Budiarso, MH.

“Menkumham demi hukum harus segera mencabut SK Menkumham tentang pengesahan DPP Golkar versi Ancol. Karena sudah ada putusan Mahkamah Agung,” kata Sekretaris DPD Partai Golkar Jatim Ir H Gesang Budiarso, MH, kemarin.

Sekretaris DPD Partai Golkar Jatim Ir H Gesang Budiarso

Putusan MA yang sudah berkekuatan hukum tetap sesuai peraturan perundang-undangan dinilai setara dengan Undang Undang. Sedangkan SK Kemenkumham tentang pengesahan Munas Golkar versi Ancol hanya setingkat Surat Keputusan Menteri yang derajatnya di bawah Undang Undang.

“Dengan keluarnya Putusan MA nomor : 490K/TUN/2015 tanggal 20 Oktober 2015 maka Menkumham harus menghormatinya. Harus segera mencabut SK Menkumham tentang pengesahan DPP Golkar versi Ancol,” tegasnya.

Seperi diketahui dalam putusan MA menyatakan SK Menkumham No M.H.H-01 AH.11.01 tahun 2015 tanggal 23 Maret 2015 batal dan dicabut. Artinya SK Kepengurusan DPP Partai versi Munas Ancol Batal demi hukum dan harus dicabut.

Mengenai keabsahan Munas Bali atau Munas Ancol perkaranya sudah di sidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Hasilnya memutuskan dan menyatakan bahwa Munas Bali mempunyai kekuatan hukum mengikat termasuk hasil-hasil dan atau keputusan keputusannya.

“Dalam putusan itu juga menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat hasil hasil dan atau keputusan keputusan yang dihasilkan oleh Munas Ancol,” urainya.

Keputusan lainnya juga menyebutkan Munas Ancol sebagai perbuatan melawan hukum. Menghukum tergugat dalam hal ini Munas Ancol secara tanggung renteng membayar kerugian immaterial Rp 100 miliar.

Dan menyatakan putusan PN Jakarta Utara dapat dilaksanakan terlebih dahulu (vitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada upaya hukum yang dilakukan.

Sedangkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan putusan PN Jakarta-Utara yaitu Munas bersama tidak dikenal di dalam AD/ART dan Peraturan Organisasi Partai Golkar Munas hanya di selenggarakan oleh DPP Partai Golkar yang sah.

Dan Munas luar biasa hanya bisa diselenggarakan oleh 2/3 dari DPD Partai Golkar Provinsi se Indonesia.

“Untuk itu kita mendesak agar Menhumkam segera mencabut SK Menkumham tentang pengesahan DPP Golkar versi Ancol,” pungkasnya. (KS/RED)

Leave a Reply