Gesang : Keputusan MA tidak menyebutkan kepengurusan DPP Partai Golkar kembali ke Munas Riau

SURABAYA (kabarsurabaya.com) Kegiatan sosialisasi tentang hasil putusan Mahkamah Agung nomer : 499K/TUN/2015 dan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No 521/Pdt/2015/PT DKI terus dilakukan oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya (Golkar) Provinsi Jatim ke daerah-daerah Jawa Timur.

Kemarin,(Rabu, 2/12/2015) Sosialisasi digelar di kantor DPD Partai Golkar Kabupaten Pasuruan dihadiri para perwakilan pengurus kecamatan Partai Golkar se Kabupaten Pasuruan dan Kota Pasuruan.

Sekretaris DPD Partai Golkar Jatim saat sosialisasi di kantor DPD Partai Golkar Kabupaten Pasuruan

“Hari ini (Rabu, 2/12/2015) kita mensosialisasikan di Kantor DPD Golkar Kabupaten Pasuruan. Sehari sebelumnya juga mensosialisasikan ke DPD Golkar Kabupaten Probolinggo,” ujar Sekretaris DPD Partai Golkar Jatim Gesang Budiarso, kemarin.

Dalam putusan MA menyatakan SK Menkumham No M.H.H-01 AH.11.01 tahun 2015 tanggal 23 Maret 2015 batal dan dicabut. Artinya SK Kepengurusan DPP Partai versi Munas Ancol Batal demi hukum dan harus dicabut

“Dalam keputusan MA tidak menyebutkan kepengurusan DPP Partai Golkar kembali ke Munas Riau tahun 2009,” tegasnya.

Lebih lanjut Gesang Budiarso menyatakan bahwa soal gugatan keabsahannya Munas Bali atau Munas Ancol perkaranya di sidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Utata yang putusannya menyatakan sah mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk Munas Bali termasuk hasil hasil dan atau keputusan keputusannya.

“Dalam putusan itu juga menyatakan tidak sah dan tidak mempungai kekuatan hukum mengikat hasil hasil dan atau keputusan keputusan yang dihasilkan oleh Munas Ancol,” terangnya.

Keputusan lainnya juga menyebutkan Munas Ancol sebagai perbuatan melawan hukum. Menghukum tergugat dalam hal ini Munas Ancol secara tanggung renteng membayar kerugian immaterial Rp 100 miliar.

Dan menyatakan putusan PN Jakarta Utata dapat dilaksanakan terlebih dahulu (vitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada upaya hukum yang dilakukan.

Sementara Putusan PT DKI Jakarta menguatkan putusan PN Jakarta-Utara yaitu Munas bersama tidak dikenal di dalam AD/ART dan Peraturan Organisasi Partai Golkar Munas hanya di selenggarakan oleh DPP Partai Golkar yang sah.

Dan Munas luar biasa hanya bisa diselenggarakan oleh 2/3 dari DPD Partao Golkar Provinsi se Indonesia. Untuk itu Gesang Budiarso menyampaikan kepada seluruh kader-kader Partai Golongan Karya untuk selalu berkonsolidasi agar setiap permasalahan yang timbul di dalam partai bisa di musyawarahkan dengan baik, sehingga tidak ada lagi perpecahan-perpecahan di dalam partai.

Gesang Budiarso, yang berlatar belakang militer dalam kesempatan sosialisasi itu, juga menyampaikan terkait sejarah berdirinya Partai Golkar, kader-kader di wilayah kerjanya diharapkan terus meneruskan mengingatkan kepada para kader Partai Golkar tentang pentingnya mengetahui latar belakang berdirinya partai berlambang pohon beringin tersebut, termasuk memberikan pemahaman dan visi misi Partai Golkar.

Sedangkan Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Pasuruan Udik Januangoro IR, mengatakan dalam sosialisasi iti dihadiri perwakilan pengurus dari 24 PK se Kabupaten Pasuruan.

Ikut hadir dalam sosialisasi itu anatar lain, Hasan Irsyad, anggota DPRD Jatim dari Partai Golkar dapil Pasuruan-Probolinggo. Wakil Sekretaris DPD Golkar Jatim Ali Saibo dan Harsono Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jatim dan pengurus lainnya. (SON/RED)

Tags: 

Leave a Reply