Kejati : Tidak Ada Istilah Terduga, Tapi Tersangka

SURABAYA (kabarsurabaya.com) Asisten Pidana Umum (Aspidum) Kejati Jatim Andi Muhammad Taufik angkat bicara terkait polemik status tersangka Risma yang tertera dalam SPDP. Ia menegaskan, dalam SPDP Risma ditulis sebagai pelaku, bukan terduga. Ia mengatakan, istilah pelaku dalam hukum sama dengan tersangka.

“Tidak ada istilah terduga,” katanya dihubungi wartawan, kemarin. (24/10/15)

Andi lantas mengungkapkan secara rinci isi SPDP kasus Pasar Turi yang menyeret nama Risma. SPDP dimulai dengan antaran tentang pemberitahuan penyidik Ditreskrimum Polda Jatim atas dimulai penyidikan kasus penyalahgunaan wewenang atas relokasi pedagang Pasar Turi, tertanggal 28 Mei 2015.

“Di SPDP juga disebutkan LP dan nomornya,” jelasnya.

Di SPDP juga disebutkan pasal yang disangkakan, yakni Pasal 421 KUHP, identitas lengkap korban (pelapor) dan pelaku (terlapor), lalu kronologis singkat perbuatan melawan hukum yang disangkakan.

“Di SPDP nama Risma disebut sebagai pelaku. Dalam projusticia, pelaku sama dengan tersangka. Jadi tidak ada istilah terduga,” tegas dia.

Prosedur penulisan SPDP seperti dalam kasus Risma juga berlaku dan lumrah dalam kasus lain, yang biasa diterima Kejati dari penyidik Polda. Secara umum, lanjut Andi, begitu SPDP diterima, kejaksaan menunggu berkas dari penyidik kepolisian selama satu bulan. Jika berkas belum juga dikirim, kejaksaan lantas mengirimkan surat konfirmasi (P17) ke kepolisian.

“Jika belum juga ada respons, SPDP dikembalikan ke penyidik kepolisian,” terangnya.

Ditanya soal penghentian kasus Risma yang diputuskan Polda setelah mengirimkan SPDP, Andi enggan menjawab. Menurutnya, itu bukan kewenangan kejaksaan. Yang jelas, sampai saat ini Kejati belum diberi tahu soal itu oleh Polda, tertulis maupun lisan.

“Kalau kasus di-SP3, kejaksaan biasanya diberitahu. Nanti ada tembusan SP3nya ke kejaksaan,” papar Andi.

Dikonfirmasi soal keterangan Kejati soal SPDP itu, Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol RP Argo Yuwono enggan menanggapi banyak. Ia mengaku akan berkoordinasi dulu dengan Ditreskrimum. Begitu pula ketika ditanya kapan SP3 kasua Risma akan diterbitkan, ia mengaku belum tahu pasti.

“Yang jelas ketika SP3 dikeluarkan, jugan akan disampaikan ke kejaksaan,” katanya.

Terpisah, kuasa hukum Risma, Setijo Boesono, tetap bersikukuh bahwa kliennya tidak pernah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus relokasi pedagang Pasar Turi. Ia mengacu pada surat panggilan yang dikirimkan penyidik kepada Risma 9 Juni lalu. Dalam surat itu Risma disebut sebagai saksi. Namun, Setijo mengaku tidak mengantongi salinan SPDP yang kini jadi polemik itu. “Kalau SPDP saya tidak pegang. SPDP diberikan penyidik ke kejaksaan,” tandasnya.

Seperti diberitakan, kabar tak sedap mendadak menyerang calon Wali Kota Surabaya inkumben Tri Rismaharini, Jumat (23/10/15). Kejati mengaku menerima SPDP kasus penyalahgunaan wewenang terkait relokasi pedagang Pasar Turi dari Polda. Di SPDP disebut sebagai tersangka dan disangka melanggar Pasal 421 KUHP.

Kabar ini menyebar luas dan langsung memancing respons dari Kapolri Jenderal Badrodin Haiti dan Jaksa Agung HM Prasetyo. Sempat membantah, malamnya Polda akhirnya mengakui mengirimkan SPDP kasus tersebut ke Kejati Jatim, 29 September 2015 lalu. Namun, Polda menyebut Risma dengan status terduga, bukan tersangka seperti disampaikan pihak Kejati. Polda juga mengatakan kasus ini akan dihentikan. (ks3/red)

Leave a Reply