KontraS : Demi Keadilan, Terpidana JIS Harus Dibebaskan

SURABAYA (kabarsurabaya.com) Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Haris Azhar menilai negara harus bertanggungjawab terhadap penderitaan yang dialami para terpidana kasus kekerasaan seksual di Jakarta Intercurtural School (JIS).

Pasalnya, akibat kasus ini, para terpidana yang terdiri dari 5 pekerja kebersihan PT ISS dan dua guru JIS, telah mengalami pelanggaran HAM berat.

“Proses penyidikan kasus JIS sudah salah sejak awal. Para tersangka juga mengalami berbagai tindak kekerasan agar mengakui perbuatan yang sesungguhnya tidak pernah mereka lakukan. Dalam kasus ini, negara harus berani untuk menghentikan perkara dan memberikan ganti rugi kepada para terpidana itu, “ ungkap Haris dalam launching buku eksaminasi kasus JIS bertajuk “Melindungi Anak, Membela Hak Tersangka” di Universitas Airlangga, akhir pekan lalu.

Menurut Haris dalam kasus JIS, penegak hukum gagal membuktikan adanya peristiwa tindak pidana yang identik sebagai kejahatan seksual terhadap anak; Tidak ada keterangan yang bersifat sah, visum et repertum, medis, dokter, atau rumah sakit yang menyatakan MAK identik dengan korban kekerasan seksual, sebagaimana dituduhkan oleh pihak orang tua.

Berdasarkan eksaminasi terhadap putusan kasus JIS yang juga melibatkan MaPPI Fakultas Hukum Universitas Indonesia, ditemukan fakta bahwa proses hukum yang dilakukan oleh pihak penyidik dilakukan dengan menggunakan cara-cara yang dilarang oleh hukum dan terkategorikan sebagai pelanggaran HAM yang berat, yaitu penyiksaan, sebagaimana yang dilarang dalam ICCPR Pasal 7 juncto Pasal 1 Konvensi Anti Penyiksaan juncto Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Hak Asasi Manusia Pasal 5 ayat (1) huruf b juncto Pasal 11 ayat (1) b juncto Pasal 37 ayat (2).

Peluncuran buku eksaminasi ini juga melibatkan Masyarakat Yuris Muda Airlangga (Universitas Airlangga) dan Lembaga Kajian dan advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP).

Ketua Harian MaPPI FHUI, Choky Ramadhan mengatakan, “Kasus guru JIS terlihat sangat dipaksakan . Itu terbukti dari sumirnya tuduhan-tuduhan terhadap kedua guru dilihat dari berbagai aspek dan lemahnya bukti-bukti yang mendukung tuduhan tersebut.

Lemahnya kasus ini juga terlihat dari lamanya proses penyidikan yang dilakukan polisi. Bahkan dibutuhkan waktu lebih dari 110 hari bagi polisi untuk mengumpulkan bukti dan diserahkan kepada kejaksaan setelah mengalami P19 (pengembalian berkas perkara karena kurang cukup bukti) oleh pihak kejaksaan.

“Setelah masuk dalam proses peradilan, ternyata banyak bukti-bukti yang tidak kuat dan terkesan dipaksakan. Penetapan para tersangka (guru JIS) lebih didasarkan pada keterangan ibu pelapor, tanpa dilakukan investigasi lanjutan oleh penyidik kepolisian, sementara di dalam KUHAP, kesaksian ibu pelapor tidak memenuhi syarat karena tidak mengalami, tidak mendengar dan tidak melihat kejadian tindak pidana yang dilaporkan.”

Lebih lanjut, Putri Kusuma Amanda, Program Manager Pusat Kajian Perlindungan Anak (PUSKAPA) Universitas Indonesia mengatakan bahwa, “Proses Peradilan Pidana yang baik seharusnya dapat menampung hak bagi anak yang menjadi korban dan juga pelaku. Sebab mengesampingkan hak tersangka sama sekali tak akan membantu anak ataupun masyarakat dalam menemukan keadilan.”

Sedangkan Arsil, Wakil Direktur LeIP menyampaikan “dalam perkara tindak pidana seksual, bukti forensik menjadi pintu masuk apakah benar tindak pidana itu ada atau tidak. Hasil forensik memang bukan satu-satunya bukti yang menunjukan ada tidaknya kekerasan seksual, namun jika hasil forensik itu sendiri menunjukan sebaliknya, sementara bukti-bukti lain pun tidak terlalu meyakinkan, hal itu seharusnya belum cukup untuk menunjukkan ada tidaknya tindak pidana.

Haris menambahkan, untuk menjunjung hak asasi anak, penting kiranya juga memeriksa motif dari orang tua anak, memeriksa otentifikasi perannya sebagai orang tua. Dalam CRC (Convention on the Rights of The Child), orang tua juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan perannya untuk kepentingan si anak bukan atas dasar kepentingannya dirinya sendiri.

Dalam kasus JIS, ibu korban MAK telah melayangkan permintaan ganti rugi kepada JIS senilai US$ 12 juta ketika proses persidangan belum terjadi. Bahkan, ketika nilai gugatan dinaikkan menjadi US$ 125 juta atau sekitar Rp 1,6 triliun, berkas kedua guru JIS juga belum rampung.

“Penegak hukum mestinya juga melihat adanya motif tertentu dibalik kasus ini. Kasus ini sarat dengan rekayasa dan karena itu negara mesti memberikan keadilan kepada para terpidana JIS yang tidak bersalah itu,” pungkasnya. (ks/red)!

Leave a Reply