KPU dan Panwaslu Kota Surabaya Akan dilaporkan ke DKPP

SURABAYA (kabarsurabaya.com) – KPU dan Panwaslu Kota Surabaya akan dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP), jika belum juga melakukan dan merekomendasikan pencoretan pasangan Rasiyo-Dhimam Abror.

Suasana Diskusi “Pilkada Serentak Yang Gagal Serentak” di kantor Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) di Surabaya, Sabtu (15/8/2015).

Praktisi hukum Surabaya M Sholeh mengatakan, titik berat persoalan yang akan dilaporkan adalah rekomendasi hasil scan DPP PAN yang disetorkan. Dan diterima KPU dan tidak ditindak oleh Panwas, serta ketidakhadiran Sekretaris DPD PAN Surabaya pada saat pendaftaran.

“Ini aneh, kenapa tidak langsung ditolak pendaftarannya saat tanggal 11 Desember. Mestinya dibatalkan saat itu, karena Panwas kan juga ada di sana. Logikanya mereka juga tahu,” terang Sholeh sesaat setelah Diskusi “Pilkada Serentak Yang Gagal Serentak” di kantor Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) di Surabaya, Sabtu (15/8/2015).

Sebenarnya menurut Sholeh, yang paling bersalah itu adalah teman-teman DPR dan Pemerintah yang membuat undang-undang pilkada ini yang carut marut, sehingga tidak punya kekuatan politik untuk dijalankan.

Namun pada level pelaksana, KPU semestinya mampu menunjukkan kelemahan-kelemahan itu dan melaporkan pada pembuat undang-undang ‘enaknya bagaimana’.

“Bukannya tiba-tiba membuat tafsir sendiri dan aturan main yang itu tidak diberikan kewenangan oleh undang-undang,’ jelas Sholeh.

Lebih lanjut Sholeh menerangkan bahwa apa yang dilakukan KPU dengan mengeluarkan PKPU 12 tahun 2015, “surat cinta” 449 dan pendaftaran di Surabaya yang diluar ketentuan PKPU 9, sangat disayangkan.

“Dan parahnya, panwaslu yang harusnya mengkkoreksi itu, justru meng-amin-i hal itu. Ini yang akan kami dilaporkan karena tidak menjalankan aturan main yang sudah disepakati,” jesanya.

Sementara mengenai sinyalemen KPU yang memaksakan adanya dua pasangan calon dalam pilwali Surabaya ini, menurut Soleh hal itu sah-sah saja selama pendaftara itu memenuhi asas legal formal.

“Masalahnya pemaksaan ini tidak memenuhi legal formal. Wong gak ada stempel basah kok diterima. Gak ada bahawa disusulkan itu. Ini aturannya sudah jelas kok .” pungkas Sholeh. (Edmen Paulus)

Leave a Reply