Materi Perpajakan Wajib dalam Debat Calon Kepala Daerah

SURABAYA (kabarsurabaya.com) – Masa kampanye pilkada Surabaya sudah dimulai. Dan pewajiban untuk menyampaikan materi mengenai perpajakan pada saat debat calon kepala daerah harus menjadi bagian yang wajib dilakukan.

Hal ini diakui Kepala Bidang P2 Humas Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jatim I, Teguh Pribadi Prasetya, yang mengatakan bahwa hal ini perlu dilakukan, menginggat sebagai komitmen oleh pimpinan daerah terhadap kesadaran dalam membayar pajak. “Materi perpajakan saat debat calon kepala daerah itu sifatnya wajib disampaikan, karena program dan visi misi apapun yang disampaikan akan terkait dengan  erpajakan.

Jadi materi ini wajib dikuasai calon kepala daerah,” ujarnya dalam kesempatan Pre Media Gathering di Surabaya, Selasa (29/9/2015).

Teguh juga mengatakan, kewajiban materi perpajakan disampaikan saat debat calon kepala daerah ini mengacu pada MoU antara Dirjen Pajak dengan Sekjen KPU beberapa waktu lalu di Jakarta.

Selain itu tambah Teguh, calon kepala daerah yang telah lolos verifikasi juga diwajibkan mempunyai surat keterangan fiscal yang diterbitkan Dirjen Pajak untuk memenuhi salah satu syarat administrasi dalam pencalonan kepala daerah.

“Apabila ada calon kepala daerah yang maju dalam Pilkada tapi tidak memiliki surat keterangan fiskal, otomatis akan gugur dan bias dibatalkan di tengah jalan,” tuturnya.

Untuk kewajiban surat keterangan fiscal bagi calon kepala daerah yang maju Pilkada ini lanjut Teguh, mengacu pada kerja sama Menteri Keuangan dengan KPU yang disaksikan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu di Jakarta.

“Di situ ada satu kewajiban, bahwa setiap bakal calon kepala daerah wajib hukumnya untuk mendapatkan surat keterangan fiscal yang diterbitkan oleh direktorat jendral pajak untuk memenuhi salah satu syarat administrasi dalam maju kepala daerah,” katanya.

Karena itu menurut Teguh, materi perpajakan ini sangat penting dikuasai kepala daerah karena setiap program apa pun pasti ada kaitannya dengan pajak, termasuk darimana dananya.

“Tidak akan mungkin program apapun tanpa adanya pajak. Baik itu pajak pusat atau pajak daerah,” terangnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, dengan penguasaan materi perpajakan oleh setiap calon kepala daerah diharapkan mampu membangun kesadaran warganya untuk membayarkan pajak.

”Pajak menjadi sistem pertahanan Negara. Dan bila perpajakan gagal, maka APBN gagal dan Negara dianggap tidak mampu menjalankan fungsinya. Padahal pajak merupakan komitmen bersama yang telah diatur dalam UU Pasal 23 A UUD 1945,” pungkasnya. (Edmen Paulus)

Leave a Reply