PDIP : Membatalkan atau Menunda Pemilukada, KPU Melanggar UU

SURABAYA (kabarsurabaya.com) – PDI Perjuangan Surabaya secara resmi mendaftarkan pasangan bakal calon Walikota dan Wawalikota, Tri Rismarini – Whisnu Sakti Buana (TriSakti) ke KPU Surabaya, Minggu (26/7/15).

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Risma-Whisnu Siap bertarung dalam Pemilukada Surabaya Desember mendatang.

Arak arakan Risma-Whisnu yang diberangkatkan tepat pukul 2 siang dari kantor DPC PDIP Surabaya ini diikuti oleh ribuan pendukung dan kader PDIP se Surabaya. Jam 2 siang diambil, bias jadi sebagai lambang keyakinan bahwa Risma-Wisnu akan memimpin Surabaya untuk periode yang kedua kalinya.

Dengan mengendarai becak yang merupakan alat transportasi tradisional khas Suroboyo, pasangan bakal calon Walikota dan Wawalikota Risma – Whisnu yang datang ke ke kantor KPU Surabaya, disambut oleh lima komisioner KPU Surabaya yaitu Robian Arifin, Nur Samsi, Purnomo, Gufron dan Nurul Amalia.

Risma dalam keterangan pers setelah mendaftar di KPU menjelaskan bahwa pendaftaran hari pertama ini dilakukan dengan harapan bisa segera diikuti oleh partai-partai lain untuk segera mendaftarkan bakal calon walikota dan wakil walikotanya.

Risma juga berharap akan ada pasangan lain yang muncul dalam pemilukada Surabaya yang akan digelar Desember Mendatang, sehingga pemilu dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan.

“Tapi kalau nantinya ternyata tidak ada, maka saya serahkan pada mekanisme partai. Dan partai telah menyiapkan langkah- langkah, termasuk langkah hukum,” terangnya.

Selain itu, Risma meyakinkan bahwa dirinya dan Whisnu tetap akan konsisten dan tidak akan melakukan kampanye apapun, selama masih menjabat sebagai walikota dan wakil walikota Surabaya.

“Ini kami tegaskan agar tidak muncul berbagai fitnah yang mengatakan Risma menggunakan fasilitas walikota dalam melakukan kampanye,” jelasnya.

Penegasan yang sama soal kemungkinan calon tunggal ini juga ditegaskan Whisnu Sakti Buana, bahwa meskipun hanya ada seribu orang yang menggunakan hak pilihnya sesuai amanat konstitusi, itu tetap sah.

“Sebaliknya warga atau parpol yang tidak menggunakan hak konstitusionalnya dalam sebuah Pilkada, sebenarnya tidak bisa membatalkan penyelenggaraan dan keabsahan dari pemilukada itu sendiri,” tegas Wisnu.

Oleh karena itu pihak PDIP dikatakan Whisnu, sudah melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan juga Mahkamah Agung (MA) terkait dengan kemungkinan calon tunggal dalam pemilukada Surabaya ini.

Jadi apapun kondisinya menurut Whisnu, seharusnya pemilukada Surabaya tetap berjalan. Untuk itu ia berharap masyarakat utamanya para parpol untuk menggunakan hak konstiusionalnya yakni mengusung calon pasangan Bacakadanya di pilkada Surabaya ini.

“Apabila ini dibatalkan atau di tunda, maka KPU sudah melanggar undang-undang yaitu mencabut hak memilih dari warga Surabaya yang secara undang-undang itu ditetapkan pada 9 Desember 2015,” jelas Whisnu. (Edmen Paulus)

Leave a Reply