PDIP Muncul Sendiri, 6 Parpol Siap Bentuk Koalisi Besar

SURABAYA (kabarsurabaya.com) – Munculnya wacana aklamasi dalam pemilukada 2015 mendatang yang disampaikan PDIP karena PDIP bisa mengusung pasangan calon sendiri dinilai melangar peraturan perundangan. Bahkan dianggap bisa mencederai prinsip demokrasi di Surabaya.

Wakil Ketua DPC PKB Surabaya Satuham

Merespon hal ini, 6 Partai Politik (PKB, Gerindra, Golkar, Demokrat, PKS dan PAN) yang memiliki perwakilan di DPRD Surabaya siap berkoalisi dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya 2015.

Seperti dikemukakan Wakil Ketua DPC PKB Surabaya Satuham, keenam parpol ini melakukan pertemuan dan koordinasi untuk koalisi untuk mengusung calon walikota Surabaya dalam pilkada desember mendatang.

“Kenapa kami harus koalisi ? Karena berdasarkan suara, kami tidak bias memberangkatkan dan mengusung calon sendiri. Oleh karena itu kami harus melakukan koalisi,” ungkap politisi dari PKB ini, Kamis (25/6/2015).

Satuham mengakui dalam pertemuan tersebut, pihaknya sepertinya ‘dipaksa’ untuk membentuk koalisi baru guna menandingi pasangan yang diusung PDIP, karena kabarnya PDIP merekom Risma dan Whisnu Sakti, yang notabene semuanya adalah kader PDIP sendiri.

“Terus kalau semua dari PDIP, yang lainya mau dikemanakan ? ” jelasnya.

Meski belum mengusulkan bakal calon yang diusung serta kriterianya seperti apa bakal calon itu nanti, Staf Ahli Fraksi PKB ini mengatakan, pihaknya akan melakukan penjaringan bersama.

Namun demikian, nama yang diusulkan kemungkinan tak jauh dari nama-nama yang selama ini mencalonkan di beberapa partai politik.

“Yang jelas, kami akan mengambil nama-nam yang yang sudah daftar di partai. Apalagi pendaftaran di partai kan sudah tutup,” katanya.

Disisi lain, menanggapi terbentuknya koalisi enam parpol ini, Ketua Bappilu DPC PDIP Surabaya Adi Sutarwiyonno menilai, hal itu merupakan suatu keniscayaan, diamana adanya ikhtiar enam parpol yang siap bersaing dengan PDIP dalam Pemilukada Surabaya 2015 nanti karena demokrasi saat ini adalah demokrasi voting yang lebih menghargai adanya kompetisi.

“Sedangkan PDIP mengedepankan azas musyawarah mufakat sepertiyang dirumuskan founding fathers bangsa Indonesia. Demokrasi kita memang lebih menghargai voting, sementara PDIP berpijak pada azas musyawarah mufakat,” ujar Adi.

Alumnus FISIP Unair ini mengakui, azas musyawarah mufakat tidak diatur dalam undang-undang pilkada. Oleh karena itu ia menilai ketidaksempurnaan undang-undang tersebut hanya memberi ruang terselenggaranya demokrasi voting, dan tidak memberi opsi secara prosedural azas musyawarah mufakat itu.

“Apabila rakyat tidak menyukai kompetisi tetapi perangkat undang-undang memaksa rakyat untuk berkompetisi, ya mau bagaimana lagi ?” terangnya. (Edmen Paulus)

Leave a Reply